Anggaran Bisa dari Dana BOS

Dishub Lakukan Kajian Internal Terkait Angkot Gratis Siswa KESAMBI - Untuk bisa me­rea­lisasikan pembebasan biaya Angkutan Kota (Angkot) gratis bagi anak-anak sekolah, Dishubinkom Kota Cirebon melakukan kajian internal. Kepala Bidang Angkutan Teknik Sarana dan Prasarana Dishubinkom Kota Cirebon, H Abdurrokhim SSos MM menjelaskan, wacana itu saat ini masih dalam proses kajian internal instansi yang dipimpin oleh H Sukirman itu. Maka dari itu, kata dia, saat ini pengkajian dilakukan secara bertahap. Sebenarnya, wacana pembebasan biaya angkot gratis bagi anak sekolah belum dikoordinasikan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan juga Dinas Pendidikan. Selama ini, Organda menjadi naungan bagi para sopir angkot. Sementara Dinas Pendidikan membawahi sekolah-sekolah yang ada di Kota Cirebon. Dishubinkom juga memiliki opsi, apakah bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menggratiskan biaya angkot. Menurut Abdurakhim hal ini yang belum dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. “Yang saya tahu, BOS itu kan ada pos-pos untuk pembelian alat tulis dan lainnya. Salah satunya itu ada BOS untuk transport. Nah kita coba apakah ini bisa digunakan untuk itu atau tidak,” jelasnya. Tak kalah penting, untuk mekanisme atau sistem angkot gratis ini juga harus dipersiapkan dengan matang. Hal ini tentunya akan menyangkut sistem pembayaran kepada sopir angkot. Oleh karena itu, perlu dibicarakan dengan Organda yang membawahi para sopir angkot. “Kita harus menghitung jumlah sekolah ada berapa, dan yang dilewati oleh siswa ada berapa pastinya, utamanya kan untuk angkot D1 sampai D10. Nah ini juga kan perlu perhitungan dari Organda butuh biaya berapa sebenarnya,” sebutnya. Di lain sisi, untuk bus 3/4 bantuan Kemenhub, pria yang akrab disapa Rokhim ini mengaku, akan berkoordinasi dengan Bappeda. Sebab, kata dia, beberapa tahun lalu Bappeda memiliki kajian siteplan transportasi perkotaan. “Untuk bus, juga kita harus ada kajian dulu. Kita coba koordinasi dengan Bappeda, sebenarnya kajian transportasi perkotaan itu seperti apa di Kota Cirebon?” ungkapnya. Terpisah, Kepala Bidang Fisik Lingkungan Bappeda Kota Cirebon, Arif Kurniawan ST mengaku, Bappeda tidak memiliki kajian tentang transportasi perkotaan. Namun demikian, dengan melihat kondisi Kota Cirebon yang kecil dan transportasi kota terhubung dengan daerah lain, maka harus dikoordinasikan dengan Kabupaten Cirebon. “Kita belum punya kajian itu, tapi memang kalau mau ada angkutan sekolah gratis itu saya setuju. Karena ini dibutuhkan terutama sekolah-sekolah di wilayah selatan Kota Cirebon yang minim akses transportasi,” jelasnya. Sebelumnya, Ketua Fraksi Nasdem Kota Cirebon, Hary Saputera Ghani menilai wacana angkot gratis cukup menarik dan merupakan gagasan yang bagus. Akan tetapi harus ada kajian lebih mendalam lagi. Dirinya malah meminta agar kebijakan ini bisa diberlakukan secara kontinyu ke depan. Di samping juga, Dishub bisa mengatasi crowdid lalu lintas di Kota Cirebon. “Intinya setuju tapi bukan buat satu dua tahun, harus seterusnya, dengan kajian yang matang,” tandas Hary. Tak hanya itu, informasi mengenai akan adanya bantuan puluhan bus dari kemenhub juga menjadi angin segar bagi Pemerintah Kota Cirebon. Menurut Hary, bus berukuran 3/4 itu bisa dibuat seperti Trans Jakarta. “Ini dibuat seperti bus Cirebon yang dikelola oleh pemda, dan ini bisa menggratiskan anak-anak sekolah. Menurut saya, ini ide dan gagasan yang baik,” terangnya. Namun demikian, alangkah lebih baiknya, lanjut Hary, jika wacana itu tidak hanya sekadar gagasan. Hal ini harus dibuat naskah akademik terlebih dahulu, serta perencanaan yang matang. “Kalau perlu menggandeng pengusaha agar dana CSR-nya bisa untuk kepentingan pendidikan. Ini harus menjadi tujuan serius untuk kepentingan masyarakat khususnya kota layak bagi anak-anak dan harus dilakukan berkesinambungan, jangan hanya setahun saja,” papar Hary. Ditambahkan dia, apabila ide ini bisa berjalan, maka akan sangat bagus untuk membantu dunia pendidikan. (jml)