Hari Ini, Pilih Jepang atau Tiongkok?

JAKARTA-Pemerintah belum memutuskan siapa pemenang tender kereta cepat Jakarta-Bandung. Meski demikian, tim penilai yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution sudah mengantongi rekomendasi yang akan diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), hari ini. Darmin mengatakan, rekomendasi itu diperoleh setelah rapat bersama tim penilai tim konsultan, PT Boston Consulting Grup. Tim penilai terdiri dari Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Dia menuturkan, tim konsultan menyampaikan empat poin penilaian. Pertama, soal komitmen dan risiko dari proposal masing-masing negara, Tiongkok dan Jepang. Ini mencakup tanggung jawab yang akan diberikan. Kedua, terkait penggunaan teknologi yang akan digunakan. Selanjutnya tentang bagaimana project planning dari kedua negara serta dampak sosial ekonomi dari project pada masyarakat. Sedangkan yang keempat, mereka menganalisa, menilai, dan memberikan skor. Seluruhnya, lanjut dia, sudah diklarifikasi pada masing-masing negara dan disertai sejumlah pertanyaan tambahan untuk melengkapi hasil laporan. Diakuinya, pihak konsultan lebih menekankan rekomendasi terkait track record dan komitmen dari kedua negara. Hasilnya, terlihat perbedaan nyata antara Jepang dan Tiongkok. Darmin menyebutkan, Tiongkok lebih unggul pada masalah sosial ekonomi. Sementara Jepang pada rekam jejak teknologi. \"Dari sana, sudah ada rekomendasi dan sudah kita diskusikan,\" ungkapnya. Kendati demikian, Mantan Gubernur BI itu menutup mulut rapat-rapat soal hasil akhir. Dia berkelit, akan menyampaikan terlebih dahulu pada Jokowi hari ini. Menurutnya, rekomendasi ini harus dibicarakan secara langsung. \"Inilah pentingnya rekomendasi. Bukan hanya disampaikan melalui surat,\" katanya. Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno terlihat keluar dengan muka ditekuk. Dia pun enggan berkomentar tentang rapat yang digelar. Padahal saat ditemui sebelum rapat, dia sempat mengisyaratkan ketertarikan untuk memilih Tiongkok. Alasannya, tidak akan ada beban biaya pada pemerintah Indonesia. Pemerintah hanya cukup menyediakan lahan. \"Kalau kami diberi kepercayaan,\" tegasnya. Berbeda dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Jonan menilai, yang paling penting adalah masalah keselamatan. Dia tidak mempermasalahkan besaran biaya yang akan digunakan. Pernyataan Jonan itu mengisyaratkan pada besaran investasi proyek kereta cepat dari Jepang. Sebagai gambaran, besaran investasi proyek Jepang senilai USD6,2 miliar. Sementara Tiongkok USD5,5 miliar. Terpisah, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo meminta pemerintah berpikir matang sebelum memutuskan. Terlebih, bila pemerintah akan mengusung Tiongkok sebagai penyelanggara. Pasalnya, banyak proyek dari Negeri Panda itu yang gagal. Misalnya, dalam kasus pengadaan bus Transjakarta yang terus bermasalah. Selain itu, menurutnya, untuk masalah keselamatan, Jepang lebih menjanjikan. Itu terlihat dari track record Shinkanshen, kereta ekspres Jepang, yang zero accident dalam jangka 50 tahun. \"Sementara Tiongkok, 2011 sudah celaka, 50 orang meninggal,\" jelasnya. Meski begitu, Agus mengaku menolak program kereta cepat ini. Menurutnya, belum ada urgensi, terlebih untuk rute Jakarta - Bandung. Selain itu, proyek ini akan membuat kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa semakin besar. (mia/ttg)