Terowongan Cileuweung Baru Persiapan

KUNINGAN – Kegelisahan masyarakat sekitar pembangunan Bendungan Kuningan yang lebih akrab disebut Waduk Cileuweung di Kecamatan Cibeureum, dijawab oleh pejabat dari BBWS Cimanuk Cisanggarung, Lukman Hakim. Usai menghadiri rapat dengan Komisi III DPRD kemarin (15/9), pria tersebut menegaskan, pembangunan terowongan baru masuk tahap persiapan. Lukman Hakim yang menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek tersebut mengakui, relokasi masyarakat yang terkena imbas bendungan memang belum dilakukan. Sebab, proses pembebasannya masih sedang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kuningan. “Ketua panitianya kan dari BPN Kuningan. Jadi kami masih menunggu prosesnya di BPN hingga selesai. Baru kemudian dilakukan penilaian harga dan musyawarah. Kami (BBWS) hanya melakukan pembayaran di akhir,” jelasnya. Sedangkan pekerjaan, lanjut dia, baru dilakukan di lokasi yang lahannya telah dibebaskan. Untuk pembangunan terowongan, menurutnya, belum dilakukan, baru masuk tahap persiapan. “Untuk terowongan ini, kita upayakan tahun ini. Sekarang masih pembukaan jalan akses, tapi akhir tahun ini bisa berjalan,” ujarnya. Untuk lahan yang berdekatan dengan rencana lokasi pembangunan terowongan, Lukman mengakui pula belum dibebaskan. Maka dari itu, belum ada pengerjaan di wilayah tersebut melainkan baru di wilayah depan yakni pembangunan akses jalan. Disinggung soal izin masuk lokasi proyek, dia meluruskan. Kemungkinan saat itu security mengarahkan agar memberitahu penyedia jasa agar bisa masuk lokasi. Sebab kalau sudah di lokasi, semua tanggung jawab sudah diserahkan ke penyedia jasa selaku pelaksana. “Tanggung jawab keselamatan dan keamanannya sudah di penyedia jasa. Mungkin waktu itu security hanya mengingatkan saja dengan menanyakan, mohon maaf ada izinnya atau tidak,” kelit Lukman. Untuk mekanisme K3 (keselamatan dan kesehatan kerja), imbuh dia, melekat pada kebijakan perusahaan pembuat bendungan. Tapi secara umum ketika masuk lokasi kerja tentu harus memperhatikan keamanan yang diawali dengan pengisian buku tamu atau melapor. “Jadi lebih ke masalah keamanan saja. Karena nggak dipungkiri kadang masyarakat juga suka masuk tanpa helm, pakai motor. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, yang akhirnya pelaksana di lapangan yang bertanggung jawab yakni penyedia jasanya,” tambahnya. Lukman melanjutkan, dari direksi atau BBWS pun, ketika datang ke lokasi harus mengenakan helm dan sepatu. Menurut dia, itu merupakan perlakuan standar untuk mengingatkan. Dikatakan, meski baru tahap pembangunan jalan akses namun kecelakaan bisa terjadi di mana-mana. “Kalau kecelakaan itu terjadi, baik di jalan akses maupun di terowongan, maka akan kena semua karena judulnya sudah Bendungan Kuningan. Dalam masalah ini, penyedia jasa punya kebijakan K3,” sebut dia. Pembangunan Bendungan Kuningan tersebut direncanakan selesai pada 2017 nanti. Dana yang dialokasikan untuk konstruksinya saja senilai Rp450 miliar. Pihaknya berharap semoga pembebasan lahan berjalan lancar dengan dukungan masyarakat dan pemda setempat. “Sehingga pembangunan yang menjadi program pemerintah ini pun bisa selesai tepat waktu dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (ded)