Teten: Pemerintah Tidak Diam, Usaha Pemadaman Terus Dilakukan JAKARTA- Kemarahan pemerintah Singapura atas bencana asap yang ikut mampir ke negaranya akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia direspons dengan sindiran. Sambil meminta untuk memahami kesulitan yang dihadapi dalam proses pemadaman di lapangan, negara yang tercemari asap terutama dari Riau itu juga diingatkan tentang manfaat yang mereka dapatkan selama ini. “Saya kira Singapura juga cukup menikmatilah selama ini, supply oksigen dari Indonesia selama 9 bulan,” sindir Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (28/9). Oksigen tersebut tentu dihasilkan dari hutan-hutan dari Indonesia ketika tidak terjadi kebakaran. “Kita juga tahulah banyak industri kebun, tambang, yang menyimpan hasil ekspornya di Singapura,” imbuhnya, sebagai tambahan alasan perlunya Singapura memahami kesulitan Indonesia. Teten menegaskan, memadamkan kebakaran hutan, terutama di lahan gambut, bukan hal sederhana. Ada sejumlah situasi yang membuat api tidak bisa tuntas dipadamkan dalam waktu cepat. “Yang pasti, pemerintah tidak diam, usaha keras pemadaman terus dilakukan. Bahkan sekarang kami terus memikirkan bagaimana kebakaran hutan yang terus menerus selama 17 tahun ini bisa dihentikan,” tandasnya. Kemarahan pemerintah Singapura tergambar dari pernyataan Menteri Luar Negerinya K. Shanmugam. Lewat akun facebook miliknya, dia menilai kalau Indonesia telah menunjukkan ketidakpedulian terhadap masyarakat Singapura maupun Indonesia yang menderita karena asap. Lewat fasilitas itu pula, dia menyindir tentang pernyataan sejumlah pejabat Indonesia yang justru dianggap memperkeruh suasana. Namun, dia tidak menyebutkan sosok yang dimaksudnya. “Bagaimana mungkin bagi pejabat-pejabat senior pemerintahan mengeluarkan pernyataan seperti menunjukkan ketidakpedulian kepada rakyat mereka, atau kami, dan tanpa malu apa pun, atau rasa tanggung jawab?” sindirnya. Sementara itu, disamping melakukan pemadaman api, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan upaya dalam pencegahan melalui sekat kanal. “Nantinya akan perbaiki kebijakan terkait gambut PP 71, tata kelola dan sebagainya,” ungkap Menteri LHK, Siti Nurbaya. Tak hanya itu, kebijakan penegakan hukum terhadap swasta juga perlu dibuat. Hal ini terkait perintah dunia usaha untuk menata lagi drainasenya. Menurutnya, perlu adanya embung dalam setiap 100 meter dengan ukuran tertentu. Tak hanya itu, jika lahan gambut yang sudah rusak maka rehabilitasi dilakukan dengan pemberian bahan organik dan tanaman-tanaman yang memang cocok. Manajer Kampanye Hutan Greenpeace Kiki Taufik juga menegaskan bahwa kondisi gambut di Indonesia sudah rusak hamper 50 persen. Negosiasi terkait revisi PP 71 perlu dilakukan secara lebih jelas lagi berapa kedalaman air yang harus membasahi lahan gambut. Hal ini agar tak ada lagi asap di tahun 2016. “Sudahlah tak perlu ada lagi pembukaan gambut apapun, saatnya kita konservasi dan rehabilitasi,” tegasnya. Sementara itu, Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) mengaku terus berusaha untuk menangani asap akibat kebakaran hutan. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pihaknya sudah terus meningkatkan jumlah armada helikopter untuk water bombing di Sumatera dan Kalimantan. “Saat ini kami sudah menggunakan 21 pesawat dan helikopter untuk operasi udara. Terdiri dari 19 heli water bombing dan dua pesawat Air Tractor water bombing. Kami juga sudah meluncurkan empat pesawat hujan buatan,” ujarnya di Jakarta kemarin (28/9). Dia merinci armada heli tersebut disebar ke wilayah-wilayah denga kebakarn paling parah. Misalnya, Provinsi Sumatera Selatan yang ditangani lima unit helikopter; Provinsi Riau dengan tiga unit helikopter; dan Provinsi Jambi dengan empat unit helikopter. Pada wilayah Kalimantan, BNPB meluncurkan tiga unit di Kalimantan Tengah dan masing-masing dua unit untuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. “Kemudian, dua pesawat Air Tractor dari Kementerian LHK ditempatkan di Sumsel. Sedangkan, empat pesawat hujan buatan digelar di Riau, Sumsel, Kalbar dan Kalteng,” terangnya. Dia menjelaskan, operasi udara ini adalah memang jauh lebih besar dibandingkan tahun 2014 yang hanya didukung 12 heli dan 3 pesawat hujan buatan. Tak hanya itu, pemerintah pun sudah mengerahkan 20.837 personil tim gabungan untuk operasi dara. Tim tersebut terdiri dari dari BNPB, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan lain-lain. Dia berharap semua yang terlibta bisa sigap dalam menangani kebakaran hutan yang ada. Pasalnya, dampaknya sampai saat ini masih membuat masyarakat menderita. Misalnya, pandang pendek di beberapa daerah. Menurut laporan pada 28 September pukul 15.00 Wib, jarak pandang di Palangkaraya masih mencapai 400 m (meter); Muara Teweh mencapai 100 m; Pontianak mencapai 600 m; Bahkan Rengat mencapai 300. Belum lagi, kualitas udara yang terus membahayakan masyarakat yang terdampak. Contohnya, kualitas udara seperti di Pontianak dan Palangkaraya yang masuk kategori berbahaya. Atau, Palembang yang masuk kategori sangat tidak sehat. Cuaca kering, terbatasnya air dan sarana prasarana, dan luasnya wilayah yang terbakar menjadi kendala dalam pemadaman. Api yang sudah padam terbakar kembali karena gambut terbakar di bawah permukaan. Kebakaran ini bisa bertahan hingga akhir November jika pencegahannya tak maksimal,” tegasnya. (dyn/lus/bil)
Kategori :