Ruang Banggar Masih Mahal

Masih Bisa Dilakukan Penghematan dari IT JAKARTA-Jumlah penghematan renovasi ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pasca keputusan Badan Kehormatan DPR ditaksir senilai Rp14,5 miliar. Meski jumlahnya sudah berkurang lebih dari Rp5 miliar dari pagu anggaran sebelumnya, renovasi ruang Banggar masih bisa lebih dihemat lagi. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (3/2). Meski saat ini jumlah anggaran itu telah dikurangi dengan mengganti sejumlah barang, Marzuki menilai penghematan itu masih kurang. “Saya bilang harga Rp14,5 miliar masih mahal, ini pandangan saya,” ujarnya. Menurut Marzuki, anggaran renovasi Banggar bisa menghemat dalam pagu pengadaan Informasi Teknologi (IT). Anggaran IT renovasi Banggar mencapai Rp7,5 miliar. Jumlah itu separuh jumlah anggaran renovasi pasca penghematan. “Bisnis IT itu, bisnis tipu sana tipu sini,” ujarnya menerangkan. Dalam hal ini, jangan sampai pihak Setjen DPR bisa ditipu oleh konsultan. Menurut dia, untuk pengadaan IT yang diperlukan sudah terdapat standarisasi. Misalkan untuk petugas setjen DPR di Banggar, juga cukup menggunakan komputer sederhana. “Ini kan pengalaman, misal untuk staf administrasi saya komputer untuk ngetik saja komputer jangkrik itu cukup,” ujar Marzuki yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Dia menjelaskan, pihak Setjen DPR harus menjelaskan seperti apa IT yang dibutuhkan untuk keperluan renovasi Banggar. “Mereka sih pasti kasih tawaran yang macam-macam yang tidak kita perlukan,” kata Marzuki. Marzuki menjelaskan dirinya pernah membangun sistem IT di perusahaan Semen Baturaja dengan harga murah. Hal itu dilakukan karena dapat menentukan fasilitas dan spesifikasi IT yang benar-benar diperlukan. “Makanya harga Rp7,5 miliar sampai Rp8 miliar itu tidak wajar,” jelasnya. Apakah ada ketidakpahaman BK dalam penghematan Banggar? Marzuki membantah anggapan itu. Menurut dia, BK sudah melakukan upayanya agar terjadi penghematan dalam proyek renovasi Banggar. “BK tidak salah. Tugas BK pelanggaran etik, tapi tidak salah juga ini dikembaliin,” jelasnya. Dia menegaskan perlunya dilakukan pengurangan atas komponen yang masih bisa dihemat. Ini supaya, pihak konsultan juga tidak terjerat kasus hukum. “Kalau nggak mau yang untungnya besar dikembaliin kalau tidak mau diperiksa KPK,” tandasnya. Terpisah, Ketua BK M Prakosa mengatakan, ada empat komponen barang di ruang Banggar yang impor. Yakni kursi Jerman, TV wall buatan Korea, perangkat lighting atau penerangan dari Belanda, dan karpet asal Amerika Serikat. Dari semua item impor itu hanya disepakati penggantian dua item saja, yakni kursi dan lampu. “Kalau kursi tinggal angkut. Lampu juga bisa diganti dengan yang lebih murah. Tapi, kalau yang lain harus membongkar,” kata Prakosa. PT Pembangunan Perumahan selaku pelaksana proyek mengaku tidak bisa mencopot karpet yang sudah terlanjur terpasang. Begitu juga dengan tiga paket TV wall yang “menggantung” di dinding ruang Banggar. Prakosa menjelaskan TV wall memang bisa diganti yang lebih murah. Tapi, perangkat kabel yang terpasang di balik dinding harus ikut diganti. Artinya, mau tidak mau harus dilakukan pembongkaran kembali terhadap ruang Banggar. “Kalau sampai dibongkar, jatuhnya lebih mahal lagi,” ujarnya. Selain kursi dan lampu impor, perangkat sound system juga akan diganti. “Sekarang ini sound system-nya nirkabel. Diganti dengan yang kabel saja,” tegas politisi PDIP itu. Dengan penggantian ketiga barang itu, dapat dihemat Rp5,7 miliar. Menanggapi permintaan Marzuki Alie supaya dilakukan penghematan dari perangkat IT, Prakosa mengaku itu memang belum dibahas. “IT belum dibicarakan,” katanya. Tapi, dia mengingatkan tidak mudah melepas perangkat IT yang sudah terlanjur terpasang. “Kami kira ini hal maksimal yang bisa dicapai dalam penghematan ini,” ujar Prakosa. Prakosa menambahkan BK juga telah mengirimkan surat kepada BURT. BK, kata dia, meminta BURT membatalkan salah satu keputusan rapatnya pada 9 Desember 2011. “Ada keputusan renovasi ruang banggar dapat dijadikan acuan untuk renovasi ruang rapat alat kelengkapan dewan yang lain. Itu harus dibatalkan,”. Sementara itu pada Kamis (2/2) pukul 23.15 WIB, pembongkaran ruang Banggar seperti yang sudah direncanakan akhirnya terealisasi. Sejumlah tenaga dari PT Pembangunan Perumahan mengambil 178 kursi merek Vitra yang harganya mencapai Rp24 juta perbuah. Kursi itu nantinya akan diganti kursi lain kisaran harga Rp1,5-Rp2 juta. (bay/pri)