Perlu Ada RSUD Tipe D

Dua RSUD Tipe B Kewalahan Menangani Pasien BEBER – Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ke depan, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mempunyai obsesi membangun rumah sakit daerah kelas D di beberapa kecamatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, H Moh Sofyan SH MH, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D, merupakan tipe rumah sakit yang bertugas atau mempunyai sifat dengan kemampuan memberikan pelayanan umum dan gigi. Rumah sakit ini akan menampung rujukan yang berasal dari puskesmas. Artinya, jika rujukan puskesmas ini tidak begitu berat penyakitnya, bisa ditangani oleh rumah sakit tipe D. “Kita tidak mau ada ketimpangan dalam pelayanan kesehatan,” tuturnya. Munculnya wacana ini muncul dari kondisi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD milik pemerintah Kabupaten Cirebon, yakni RSUD Waled dan Arjawinangun. Selama ini, dua rumah sakit yang memiliki tipe B, kewalahan menangani pasien. Pasalnya, semua rujukan dari puskemas, klinik kesehatan swasta dan dokter pribadi mengarah kepada dua rumah sakit ini. Sementara kapasitas jumlah dokter, ruangan dan infrastruktur yang ada masih berada dalam tahap pengembangan. “Terkadang, dua rumah sakit ini overload, karena pelayanan dokter umum dan spesialis ditempatkan dalam satu wadah,” imbuhnya. Ke depan, dengan adanya RSUD tipe D, pasien umum dan gigi bisa ditangani. Sedangkan pasien spesialis bisa ditempatkan pada dua RSUD yang sudah bertipe B. Sehingga, pelayanan kesehatan di RSUD tipe B pun akan maksimal. “Karena ada pembagian wilayah unit kerja, maka beban pelayanan pun akan didistribusikan dan masing-masing unit kerja akan memberikan pelayanan yang optimal,” terangnya. Dia merencanakan, RSUD tipe D ini akan dibangun pada tiga titik wilayah. Yakni Losari untuk menampung pelayanan kesehatan di wilayah timur, Suranenggala untuk wilayah tengah dan utara serta di wilayah Palimanan dan sekitarnya. “Kita akan coba rencanakan, karena anggaran untuk bangun rumah sakit itu tidak sedikit, tentu kita akan konsultasi dengan provinsi dan pusat,” pungkasnya. (jun)