Rapat Paripurna RAPBD 2016 Molor

Walikota-Dewan Sepakati Lima Postur Anggaran CIREBON - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cirebon akhirnya menemukan solusi, setelah empat jam melakukan pembahasan RAPBD 2016 di Ruang Griya Sawala DPRD Kota Cirebon, Kamis (19/11). Perbedaan lima postur anggaran antara legislatif dan eksekutif pun disepakati, pasca Ketua DPRD Edi Suripno SIP MSi dan Walikota Drs Nasrudin Azis SH melakukan kompromi di tengah perjalanan pembahasan finalisasi RAPBD. Namun sayangnya, rencana paripurna persetujuan APBD 2016 yang sejatinya digelar Kamis malam (19/11) batal karena berbagai alasan. Alhasil, rapat paripurna diundur Jumat pukul 08.00 pagi. Walikota Cirebon Drs Nasrudin Azis SH membenarkan sudah ada kesepakatan antara TAPD dan Banggar. Dari hasil pembahasan finalisasi yang menjadi titik poin adalah memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SILPA. “Tapi pemerintah daerah tetap juga mempunyai cadangan apabila dalam perjalanan APBD perubahan ada kebutuhan yang mesti dibiayai,” ujar Azis, usai mengikuti pembahasan RAPBD 2016 kepada Radar, Kamis (19/11). Selain itu, pihaknya juga sudah sepakat terhadap anggaran yang dimasukkan dalam kegiatan seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dari efisiensi APBD tingkat kota. “Jadi total APBD tahun 2016 sebesar Rp1,4 triliun dari tahun sebelumnya yang hanya Rp1,2 trilun,” ungkapnya. Menurutnya, semua postur anggaran yang sudah dibahas TAPD dan Banggar sudah ideal. Setelah pembahasan ini selesai, rencana paripurna yang akan digelar Kamis malam, diundur besok (hari ini) pukul 08.00 pagi. Sebab, masih perlu sinkronisasi data. “Karena dewan banyak tamu dan masih banyak kegiatan. Kemudian banggar juga harus memberikan laporan kepada fraksi-fraksi di DPRD hasil dari finalisasi RAPBD 2016. Maka, paripurna akan dilaksanakan besok pagi (hari ini, red),” paparnya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Iing Daiman SIP MSi mengatakan, ada lima poin yang telah disepakati Banggar dan TAPD dalam pembahasan RAPBD 2016. Di antaranya, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari provinsi sebesar Rp71 miliar yang sesuai dengan hasil kajian tim anggaran dan berdasarkan Pergub Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2015. Kemudian, mengenai proyeksi Silpa sebesar Rp74 miliar. Poin berikutnya adalah untuk belanja pegawai sudah ditetapkan kesepakatan dalam RAPBD 2016 sebesar Rp634 miliar. Dana tersebut juga sudah include untuk rekrutmen CPNS pada tahun 2016 mendatang. Untuk poin keempat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan Rp4 miliar atau 1,15 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp315 miliar menjadi Rp319 miliar. Sementara poin kelima adalah kesepakatan efisiensi anggaran sebesar 1,5 persen (dana cadangan belanja pegawai tidak langsung) sebesar Rp3,1 miliar. “Lima poin itu sudah disepakati secara bersama antara TAPD dan Banggar. Setelah itu, esok harinya (hari ini, red) akan diparipurnakan untuk disetujui walikota,” tuturnya. Terpisah, Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno SIP MSi mengatakan, finalisasi siklus RAPBD 2016 akhirnya rampung dari pukul 09.00-12.00. Kemudian untuk persetujuan RAPBD tahun anggaran 2016 rencananya hari ini pukul 08.00 pagi. “Rencananya malam Jumat ini batal. Karena harus ada sinkronisasi data antara TAPD dan Banggar. Selain itu, komisi A pun masih ada rapat dengan SKPD,” ucapnya. Dia mengungkapkan, di akhir finalisasi muncul kesepakatan untuk DBH provinsi jatuh di angka Rp71 miliar, untuk silpa Rp74 miliar, acressnya 1,5 persen, belanja pegawai Rp634 miliar, sementara untuk PAD-nya mengalami peningkatan sebesar Rp4 miliar. Sehingga total hasil efisiensi dan peningkatan pendapatan itu senilai Rp30 miliar. Anggota DPRD H Budi Gunawan saat dikonfirmasi mengakui bahwa rapat paripurna pengesahan APBD 2016 yang sejatinya digelar Kamis malam Jumat, akhirnya diundur menjadi Jumat pagi pukul 08.00 WIB. “Diundur besok (hari ini, red) pagi Mas,” kata BG singkat. Tak Beri Ruang Oknum DPRD Meski badan anggaran (Banggar) DPRD final melakukan pembahasan bersama TAPD (eksekutif) tentang APBD 2016, namun bukan berarti semua keinginan oknum dewan mengusulkan program anggaran yang mencapai Rp52 miliar, disetujui oleh eksekutif. Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, H Ayatulloh Roni SE menegaskan, tidak ada upaya kompromi yang dilakukan eksekutif kepada oknum legislatif dalam hal pembahasan anggaran. Karenanya, eksekutif dalam hal ini walikota tidak mau melakukan kompromi anggaran sesuai permintaan dewan. “Mau disahkan atau tidak terserah saja, rakyat yang bisa menilai,” ujar Roni yang juga loyalis Walikota Nasrudin Azis, Kamis (19/11). Roni mengingatkan DPRD kalau memang memandang kepentingan rakyat, mestinya segera mensahkan APBD 2016 sesuai tupoksi dewan. “Kalau dewan meminta jatah proyek, lebih baik mundur saja dan alih profesi menjadi pengusaha sejati. Walikota sudah tegas tidak ada pengakomodiran,” tegasnya. Terpisah Kasubag Protokol Yoga Pramono saat dikonfirmasi membenarkan walikota sudah menerima surat undangan untuk hadir pada rapat paripurna DPRD. Agendanya ada lima, salah satunya pengesahan APBD 2016. “Sudah kita agendakan,” kata Yoga singkat. Juru Bicara Nasrudin Azis, Umar Stanis Clau saat dikonfirmasi perihal perkembangan dinamika pasca walikota walk out, justru mengelak berkomentar. Clau berdalih semuanya sudah diserahkan kepada Ketua Fraksi Demokrat M Handarujati Kalamullah untuk menjelaskan ke awak media. “Silakan tanya langsung ke ketua fraksi,” kata pria kelahiran NTT ini. (sam/abd)