Dua Bulan Gaji Penyuluh Belum Dibayar

KUNINGAN -  Para penyuluh pertanian dan keluarga berencana (KB) berstatus kontrak provinsi dan pusat saat ini dipusingkan dengan belum diterimanya gaji selama dua bulan. Akibat belum digaji, mereka terpaksa mencari pinjaman untuk menafkahi keluarga. Biasanya, gaji mereka akan dibayar sekaligus pada bulan Maret. Dari informasi yang Radar peroleh, bukan hanya penyuluh pertanian dan penyuluh KB, pengamat hama atau POPT-PHP (Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman-Pengamat Hama Penyakit) juga belum menerima gaji. “Saya benar-benar pusing dengan kondisi ini. Soalnya, kabutuhan hidup tidak bisa ditunda. Tempat kerja saya sendiri tidak bisa berbuat banyak karena gaji  bukan tanggungjawab Pemkab Kuningan,” ucap salah seorang penyuluh kepada Radar, kemarin (12/2). Dia mengaku, kejadian tersebut selalu berlangsung tiap tahun. Alasannya karena dana belum keluar, serta berbagai factor lainnya. Kondisi ini berbeda dengan PNS yang tidak ada hambatan terkait gaji. “Beginilah nasib kami, sudah kerja keras, gaji ditunggak. Untungnya masih ada yang mau memberikan pinjaman,” ucapnya. Nasib penyuluh yang punya dua anak ini sedikit beruntung karena punya usaha sampingan. Selain itu, istrinya bekerja sehingga tidak begitu berat dalam memenuhi kebutuhan hidup. “Usaha sampingan memang ada, tapi kan gaji itu adalah hak kami. Harus diberikan dong. Kasihan teman-teman yang belum digaji,” ucapnya. Kepala BKP3 (Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh) Kabupaten Kuningan, Drs H Sadudin MSi mengaku, masalah gaji untuk tenaga harian lepas atau tenaga kontrak, baik provinsi atau pusat, masuk ke rekening bank masing-masing. Sehingga tidak diketahui apakah sudah digaji atau belum. “Yang saya ketahui adalah, gaji mereka 10 bulan oleh pemerintah pusat dan provinsi, dan dua bulan oleh APBD Kuningan,” ucap Sadudin. Sementara itu, Kadistanakan Kuningan, Ir Hj Triastami tidak menjawab pasti mengenai masalah para penyuluh. Dia hanya menyebut bahwa  POPT-PHP merupakan petugas provinsi. Bahkan, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Kuningan, Dra Hj Poppy N Puspitasari yang dihubungi Radar belum merespons. Selama ini, jumlah punyuluh, baik di BKBPP, BKP3 dan juga tenaga harian lepas di Distanakan cukup banyak. (mus)