KEJAKSAN – Pemilihan wakil walikota (wawali) selama hampir setahun tanpa perkembangan apapun. Seolah semua melupakan Walikota Nasrudin Azis harus memiliki wawali. Namun, beberapa hari terakhir tersiar informasi kursi wawali akan di isi kader internal Partai Demokrat. Hal ini bertujuan agar mampu menjadi penyeimbang walikota dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, sangat mungkin satu paket edisi kepemimpinan berikutnya. Berbagai sumber yang dihimpun Radar, pemilihan internal Demokrat sebagai wawali merupakan kebijakan yang dipikirkan matang. “Ada kader Demokrat yang dipersiapkan. Masih dibahas dengan beberapa pihak,” ucap salah satu sumber Radar, Rabu (27/4). Kader internal Demokrat itu bisa jadi dari DPC Demokrat Kota Cirebon maupun DPD Demokrat Jawa Barat. Hanya saja, calon tersebut asli orang Cirebon. Seperti diketahui, perjalanan wawali terhenti saat Walikota Azis mengajukan nama Eti Herawati atau akrab disapa Eeng Charli dan Toto Sunanto. Namun, kedua nama itu ditolak oleh kubu Golkar dan PPP saat itu. Bahkan, Ketua DPD Golkar Kota Cirebon Toto Sunanto mengajukan dua nama baru. Yaitu Toto Sunanto dan Muksidi. Selanjutnya, Panitia Pemilihan (Panlih) seolah tidak memproses kedua ajuan tersebut. Bahkan, hingga saat ini tidak pernah ada pembahasan apapun terkait dengan wawali. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPW NasDem Jawa Barat Yuyun Wahyu Kurnia SE MBA mengatakan, bila benar Walikota Azis mengajukan dan memilih kader internal Demokrat sebagai wawali, dirinya tidak mempersoalkan. “Selama ini proses wawali tidak berjalan. Walikota dan panlih kurang agresif ke kementerian dalam negeri,” ucapnya. Karena kurang aktif, akhirnya proses wawali seperti mati. Bila kemudian benar wawali dari internal Demokrat, Yuyun Wahyu Kurnia mendesak Toto Sunanto memberikan tanda tangan persetujuan atas pengajuan tersebut. Selama ini alasan Toto Sunanto menolak Eeng Charli dan tidak mau tanda tangan pengajuan dari walikota, karena menilai Eeng Charli bukan kader partai pengusung yang meliputi Demokrat, Golkar dan PPP. Terkait pengunduran diri Eeng dari pencalonan wawali, Yuyun menyerahkannya kepada keputusan DPP DPP Partai NasDem. Tapi yang diesalkannya adalah sikap walikota yang kurang maksimal dalam mengupayakan Eeng. Begitupula aturan panlih yang ambigu. “Ada kalimat gabungan dan atau partai pengusung. Kalau dimaknai, seharusnya pengajuan cukup dari satu partai pengusung,” tandansya. Karena itu, NasDem menyarankan Eeng untuk tidak menghabiskan waktu dan pikiran bagi pemilihan wawali. Lebih baik, NasDem bertarung secara terbuka di tahun 2018 nanti. “Kita bertarung secara resmi di 2018. Saya yakin mampu bersaing dengan calon lainnya,” ucapnya optimis. (ysf)
Kategori :