JAKARTA - Persaingan para bakal calon ketua umum Partai Golongan Karya resmi dimulai. Pemberian surat keputusan (SK) dan penetapan nomor urut bakal calon ketua umum (caketum) kemarin (7/5) menandai dimulainya rangkaian tahapan menuju Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 15-17 Mei atau sepekan mendatang di Bali. Setelah melalui proses pendaftaran dan verifikasi yang dimulai sejak Senin (2/5) lalu, delapan bakal caketum Golkar yang memasukkan berkas dinyatakan lolos. Syarat uang pendaftaran senilai Rp1 miliar yang awalnya berlaku wajib, ditolak dua bakal caketum Syahrul Yasin Limpo dan Indra Bambang Utoyo. Namun, pada akhirnya, dua bakal caketum itu tetap dinyatakan lolos. Steering Committee (SC) mengubah istilah ‘iuran wajib\' itu menjadi ‘sumbangan sukarela\'. ”SC telah melakukan ratas (rapat terbatas). Dalam Undang Undang Partai Politik memang tidak ada istilah pendaftaran. Yang ada iuran atau sumbangan. Karena itu, telah dilakukan penyesuaian,” kata Nurdin Halid, ketua SC Munaslub di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, kemarin. Dengan dasar itu, Nurdin menyatakan, sumbangan senilai Rp1 miliar tidak mengikat. Karena itu, ujar dia, dana sebesar Rp1 miliar tidak menjadi dasar untuk meloloskan atau menggugurkan kandidat. ”Untuk dua calon, sebelumnya tidak lolos karena belum ada sumbangan. Namun karena itu dinyatakan tidak mengikat, tidak menjadi kewajiban di persyaratan administrasi,” ujarnya. Karena itu, kata Nurdin, ada delapan bakal calon yang resmi mengikuti pemilihan di Munaslub nanti. Lolosnya Indra dan Syahrul menyusul enam bakal caketum lainnya, yakni Ade Komarudin, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsudin, Mahyudin, Setya Novanto, dan Priyo Budi Santoso, yang diputus memenuhi syarat oleh SC pada Jumat (6/5) lalu. ”Ini sudah dikomunikasikan ke bakal calon yang telah ditetapkan,” ungkapnya. Polemik terkait sumbangan itu muncul setelah KPK pada Rabu (4/5) lalu mengategorikan iuran pendaftaran sebagai gratifikasi. Utamanya bagi pejabat negara yang menjadi bakal calon. Hal itu membuat panitia SC mengubah keputusannya dengan menetapkan iuran itu menjadi sumbangan. Penetapan Indra dan Syahrul lolos sebagai bakal caketum itu disampaikan pukul 14.00 WIB, atau sekitar satu jam sebelum agenda penyerahan SK dan pengambilan nomor urut kampanye bakal caketum. Karena waktu yang mepet, dua bakal caketum itu tidak sempat hadir seperti enam bakal calon lain. Mereka diwakilkan masing-masing tim sukses kampanyenya. Saat pengambilan nomor urut, panitia SC mengatur sesuai dengan urutan kehadiran mereka saat menyampaikan pendaftaran. Berturut-turut adalah Aziz, Mahyudin, Novanto, Ade, Airlangga, Priyo, dan disusul dua wakil dari Syahrul dan Indra. Mereka diminta mengambil satu buah tabung yang berisi nomor urut kampanye yang mereka pilih. Dari hasil pengambilan secara acak itu, Aziz mendapat nomor urut enam, Mahyudin empat, Novanto dua, Ade satu, Airlangga tiga, dan Priyo lima. Dua bakal calon yang tak bisa hadir secara tidak sengaja mendapat dua nomor terakhir, yakni Indra di nomor tujuh, diakhiri Syahrul dengan nomor urut delapan. Menanggapi lolosnya Indra dan Syahrul tanpa membayar ‘mahar’ senilai Rp1 miliar, Novanto selaku bakal caketum tetap menghargai keputusan panitia. Menurut bakal caketum dengan kekayaan Rp114 miliar itu, hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi. ”Pak Syahrul dan Pak Utoyo itu bagian dari kebersamaan demokrasi. Saya rela dan ikhlas,” kata Novanto. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ade. Ketua DPR RI dengan kekayaan Rp20,02 miliar itu menyatakan akan taat dan patuh dengan keputusan partai. Apalagi, keputusan itu didasarkan aturan pada UU Parpol. ”Saya tidak keberatan. Sebaliknya senang mereka tetap jadi calon bersama dengan kami berlomba,” kata Ade. Ditanya terkait nomor urut satu yang didapat, Ade menyebut hal itu hanya kebetulan. Menurut dia, apapun hasil pemilihan di Munaslub nanti, tidak ada yang tahu hasil akhirnya. ”Hanya Tuhan yang tahu,” tandasnya. Rencananya, hari ini (8/5) delapan bakal caketum akan memulai kampanye bersama di zona I, yakni di kota Medan, Sumatera Utara. Perwakilan DPD Golkar se-Sumatera akan hadir dalam kampanye tersebut. Setelah dari Medan, kampanye zona II akan berlangsung di Surabaya pada 10-11 Mei, diikuti pengurus DPD Golkar se-Jawa dan Kalimantan. Kampanye zona III atau terakhir akan berlangsung pada 12-13 Mei di Denpasar, diikuti DPD Golkar dari wilayah se-Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Khusus kampanye zona II dan III, akan ditambahkan agenda debat para bakal calon yang disiarkan langsung lewat televisi. JOKOWI BAKAL HADIRI MUNASLUB Demi bisa dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), panitia Munaslub sampai beberapa kali mengubah jadwal agar sesuai dengan agenda presiden. Kehadiran presiden memang krusial sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap kepengurusan Golkar yang baru nanti. Presiden pun akhirnya menyatakan kesediaannya untuk hadir ke Munaslub Golkar di Bali. \"Insya Allah saya akan datang,\" ujarnya usai menutup gelaran International Trade and Investment Summit yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia (Apkasi) di Jakarta kemarin (7/5). Terkait kontroversi iuran calon ketua umum yang masing-masing dipungut Rp1 miliar, Jokowi mengatakan bahwa pelaksanaan Munas semua partai memang butuh dana besar. \"Biaya itu dari mana? Ya mestinya dari gotong royong semua anggota,\" katanya. Sementara itu, KPK kecewa karena rekomendasi larangan pemberian iuran caketum tak dijalankan panitia munaslub. \'\'Mereka kan sudah menyatakan akan mengikuti rekomendasi KPK. Kalau tidak diikuti ya sudah kami tak akan mencampuri urusan internalnya,\'\' ujar Pelaksana harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati. Sebelumnya, KPK menegaskan pada panitia Munaslub bahwa pemberian iuran dari para caketum tersebut bisa dikategorikan gratifikasi. Apalagi jika pemberi atau penerimanya berstatus penyelenggara negara. Misalnya kepala daerah atau anggota legislatif. Menyikapi tak dijalankannya rekomendasi KPK, Yuyuk mengingatkan Partai Golkar untuk serius mencegah terjadinya politik uang. Sebab politik uang di awal pemilihan bisa menimbulkan korupsi yang lebih besar ke depannya. Apa yang disampaikan Yuyuk itu setidaknya sudah pernah tergambar dalam ajang pemilihan ketua umum dalam kongres Partai Demokrat beberapa tahun silam. Ketika kasus korupsi pembangunan proyek Hambalang terungkap, ternyata diketahui ada beberapa uang yang mengalir untuk kepentingan kongres Partai Demokrat. (bay/sof/owi/gun)
Kategori :