KEJAKSAN - Rumah dinas buruh yang didirikan di halaman depan gedung DPRD kembali bertambah. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Cirebon, kembali mendirikan tenda tepat di samping tiang bendera merah putih kantor DPRD. Kini berdiri dua tenda yang ditulisi ”Rumah Dinas Buruh” itu. “Kita mendirikan tenda lagi. Tenda-tenda ini akan terus bertambah sampai dengan tuntutan kita terpenuhi. Dewan harus mencabut rekomendasi penutupan bongkar muat batubara,” kata koordinator buruh, Normal Asikin, kepada Radar, Kamis (26/5). Menurut Normal, sejak bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon ditutup, para pekerja kehilangan pekerjaan dan menganggur. Padahal mereka sudah memilih anak dan istri yang harus dinafkahi. Buruh TKBM, Dedi Junaedi menambahkan, menjelang datangnya bulan suci Ramadan dan lebaran Idul Fitri himpitan ekonomi semakin terasa. Atas dasar ini, dirinya menuntut ketua DPRD untuk mencabut surat rekomendasi itu. Pasalnya, janji DPRD bersama pemerintah kota untuk mencari solusi atas pengangguran akibat penutupan batubara, sampai saat ini tidak jelas realisasinya. “Kalau tuntutan kami tidak digubris, kami akan kembali berdemo dengan jumlah masa lebih besar,” tandasnya. Pihaknya mendesak DPRD untuk peduli dan mencari solusi terbaik. Pasalnya, DPRD lah yang membuat rekomendasi penutupan aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon. Buruh TKBM lainnya, Dalikum (65) mengungkapkan, untuk menjaga rumah dinas buruh, mereka bergantian menunggu di halaman gedung DPRD. Dalikum yang sudah 45 tahun bekerja sebagai buruh batu bara, kini kehilangan penghasilan. Dia menganggap, apa yang dilakukannya bersama rekan sesama buruh merupakan perjuangan untuk kembali mendapatkan mata pencaharian. Dengan usia yang sudah menginjak kepala enam, warga Desa Suranenggala ini mengaku tak bisa mendapat pekerjaan lain bila bongkar muat batubara ditutup. “Saya nggak tahu sampai kapan di sini. Yang pasti, kami hanya butuh pekerjaan untuk makan. Mohon itu dipertimbangkan pemerintah,” tandasnya. (abd/mik)
Kategori :