Kandanghaur Ibu Kota Indramayu Barat

KANDANGHAUR– Penentuan letak Ibu Kota Kabupaten Indramayu Barat (Inbar) mencuat seiring keperluan mendesak guna memenuhi persyaratan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) agar segera terealisasi. Dari 12 Kecamatan yang masuk wilayah Inbar, Kandanghaur dinilai layak menjadi ibu kota Inbar jika kelak pemekaran dilaksanakan. Sebelumnya, berdasarkan data yang dimiliki Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB), kedua belas kecamatan itu meliputi Kecamatan Losarang, Terisi dan Cikedung (eks kawedanan Losarang). Di wilayah yang masuk dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 4 ini hanya Kecamatan Lelea yang tidak direkomendasikan ikut tergabung. Kemudian Kecamatan Kandanghaur, Gabus Wetan, Bongas dan Kroya (eks Kawedanan Kandanghaur). Lalu Kecamatan Haugeulis, Gantar, Anjatan, Sukra dan Patrol (eks Kawedanan Haurgeulis). Jika dilihat dari luas seluruh wilayah Kabupaten Indramayu sekitar 226.115 hektar, daerah pemekaran akan memiliki luas sekitar 108.869 hektare. Kabupaten Indramayu Barat akan lebihh luas dari Kabupaten Indramayu induk yakni sekitar 117.246 hektare. Secara historis, nama Kandanghaur sudah dikenal luas secara nasional. Ini karena pada masa penjajahan Jepang, daerah di pesisir pantura ini menjadi saksi sejarah awal pendudukan tentara Nipon di bumi Nusantara melalui pantai Eretan pada 1 Maret 1942 lalu. Letaknya yang dilintasi jalan raya pantura, pembangunan infrastrukturnya akan lebih cepat terdorong seperti halnya ibu kota kabupaten lain yang berada di jalur nasional. Infrastrukturnya lebih lengkap karena punya pelabuhan laut Eretan yang menjadi ikon nasional daerah pesisir pantura Bumi Wiralodra. Pertimbangan lainnya dilihat sarana dan prasarana di antaranya fasilitas umum seperti perguruan tinggi. Kandanghaur telah memiliki perguruan tinggi satu-satunya di wilayah Inbar yakni STIT dan STKIP Al Amin yang berlokasi di Desa Wirakanan. Lokasinya yang berada di tengah-tengah wilayah Inbar, akses ke Kandanghaur lebih mudah dijangkau oleh masyarakat yang berada di eks Kawedanan Losarang maupun eks Kawedanan Haurgeulis. Sehingga tujuan memangkas rentang kendali pelayanan pemerintahan yang selama ini menjadi dorongan diwujudkannya pemekaran, benar-benar tercapai. Belum lagi, skenario Kandanghaur menjadi Ibu Kota Kabupaten Inbar ternyata sudah dicetuskan pada tahun 1990 lalu, jauh sebelum wacana pemekaran kencang bergulir mulai tahun 1999. Hal ini berdasarkan realisasi SK Gubernur nomor 031/1990 dan intruksi Gubernur no. 1/1994, telah dilakukan kerjasama antara Bappeda Provinsi Dati I Jawa Barat dengan kelompok pengkajian kebijakan dan pengembangan wilayah Fisipol Unpad untuk melakukan studi pentahapan pelaksanaan penataan wilayah adminstrasi baru yakni Kabupaten Dati II Kandanghaur. “Tepatnya memang di Kandanghaur. Bisa dijangkau dengan waktu yang relatif cepat dari wilayah manapun,” kata kordinator Forum Pemuda Pantura Indramayu (FPPI), Supandi SH kepada Radar, Rabu (1/6). Dari sisi birokrasi, ungkap dia, mayoritas aparatur pemerintahan di wilayah Inbar merasakan repotnya jika harus menghadiri kegiatan di Ibu Kota Kabupaten Indramayu karena jaraknya yang terlampau jauh. Sehingga, jika jaraknya semakin pendek maka efektifitasnya dapat tercapai. Selain jalur lintas ke berbagai kabupaten dan kota di kawasan pesisir via jalur darat, Kandanghaur merupakan kawasan terbuka dan masih memiliki lahan kosong yang cukup luas. \"Pastinya akan sangat bermanfaat bagi percepatan pembangunan serta perekonomian masyarakat di kawasan pesisir yang memiliki potensi ekonomi sangat kuat sejak dahulunya, terutama sektor perikanan,” kata dia. Bahkan, ungkap Supandi, gagasan pembangunan Fish Center atau pusat ikan yang digaungkan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Kandanghaur bakal terwujud. Gagasan itu tercetus setelah melihat potensi perikanan dan kelautan yang begitu luar biasa serta upaya-upaya Pemkab Indramayu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan khususnya di wilayah Kecamatan Kandanghaur. Memiliki sumber daya alam kelautan dan sumber daya manusia di bidang perikanan yang mumpuni, daerah pesisir pantai di wilayah pantura Indramayu ini layak dijadikan salah satu daerah lokasi pembangunan Fish Center. Pusat ikan ini nantinya tidak hanya berfokus pada niaga perikanan laut semata. Tetapi dapat menjadi pusat pemberdayaan dan pelatihan para nelayan, pengolahan ikan, wisata kuliner, maupun wadah industri kreatif dibidang perikanan. Supandi sepakat, Fish Center bakal mendongkrak perekonomian masyarakat nelayan khususnya di kawasan pesisir pantura Indramayu. Pelaku usaha di bidang kuliner dan wisata bahari juga bisa kembali bangkit setelah terpuruk akibat dampak beroperasinya Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). (kho)