LEMAHABANG – Pergantian kursi Menteri Perdagangan RI yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu, sangat diharapkan oleh sebagian pihak membawa angin perubahan yang lebih baik. Terutama dalam persoalan perdagangan kebutuhan dasar masyarakat, seperti gula. Para petani tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), mempunyai harapan besar kepada Enggar Tiastolukita yang baru saja dilantik menjadi Menteri Perdagangan RI, agar mengevaluasi kembali rencana pemerintah melakukan impor raw sugar di kala petani tebu tengah panen. Menurut pengurus DPD APTRI Jawa Barat H Nana Karnadi, meski sudah ditandatangani oleh mantan Menteri Perdagangan RI Thomas Lembong, namun seyogyanya menteri yang baru bisa melakukan evaluasi mengenai kebijakan tersebut yang hanya menguntungkan para importir yang jumlahnya segelintir. Tapi, yang dirugikan adalah para petani yang sudah menanti hasil kebunnya selama satu tahun. “Impor raw sugar untuk saat ini bukan waktu yang tepat,” tuturnya. Kemudian, sampai dengan saat ini neraca gula tahun 2016 belum ditetapkan sehingga belum diketahui kebutuhan riil gula nasional. “Taksasi produksi gula giling tahun 2016 baru diketahui secara riil sekitar bulan Agustus 2016 mendatang. Maka, kita belum tahu ini stok gula cukup atau tidak,” imbuhnya. Selain itu, dasar perhitungan kebutuhan impor raw sugar sebanyak 381.000 ton tidak jelas parameternya. Sehingga, APTRI khawatir stok gula tahun 2016 melebihi kebutuhan dan berdampak pada harga gula di pasaran turun. “Apalagi, pada awal tahun ini sudah ada 200.000 ton gula impor yang masuk,” beber H Nana. Ditambahkan, dasar kebijakan impor raw sugar untuk idea capacity harusnya jumlah produksi gula lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi nasional dan pabrik gula kekurangan bahan baku, karena para petani meninggalkan pabrik gula yang sudah tidak efisien lagi. “Daripada pabrik gula disuruh menggiril raw sugar, lebih baik pabrik gula yang tidak efisien direvitalisasi. Dengan demikian, kebijakan impor dengan dalih kompensasi PTPN dan PT RNI menjamin rendemen minimal 8,5 persen tidaklah mendidik,” tambahnya. Pihaknya berharap, harapan petani tebu ini bisa teraspirasi kepada Menteri Perdagangan RI yang baru ini, apalagi secara kewilayahan Pak Enggar adalah putra Cirebon yang notabene sebagian besar areal perkebunan tebu di Jawa Barat berada. “Harap bisa menjadi perhatian pemerintah pasca perombakan cabinet,” pungkasnya. (jun)
Kategori :