CIREBON - Kewenangan yang tumpang tindih berakibat kurang efektifnya penataan lingkungan. Seperti kerusakan lingkungan di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon yang sudah mencapai 60 persen. Dalam menanggulanginya, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan) Kabupaten Cirebon, Ade Sutardi mengakui masih memiliki kendala dalam penataan kelembagaan. (Baca: Cegah Abrasi Pesisir Cirebon, Aktivis Tanam 5.000 Mangrove) Karena kewenangan kawasan pesisir juga menjadi kewenangan instansi pemerintah lainnya, seperti Dinas Pertanian, Badan Lingkungan Hidup, hingga Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Diakuinya, pemerintah terus berupaya untuk melakukan penataan kelembagaan dalam hal pembinaan dan pengawasan kawasan pesisir pantai. Penataan kelembagaan ini diperlukan karena saat ini kebijakan dan program untuk kawasan pesisir cenderung tumpang tindih. \"Ini yang kadang-kadang tumpang tindih. Kita coba tata, mudah-mudahan ke depan bisa satu pintu,\" jelasnya kepada Radar. Seperti halnya masalah sampah di kawasan pesisir. Ade menyebutkan, hal itu bukan berada dalam tupoksi Dislakan untuk membersihkannya. Sehingga diperlukan adanya kesamaan visi untuk menyelamatkan kawasan pesisir pantai. Menurut Ade, pihaknya memiliki program pembuatan hybrid untuk menjaga kawasan pesisir. Tujuannya agar tidak terdampak abrasi dan melindungi tanaman mangrove di kawasan pesisir. (Baca juga: 18 Sungai di Kabupaten Cirebon Tercemar, 7 Rusak Berat) Sisi lain, upaya penanaman mangrove, lanjut Ade, juga harus dibarengi dengan pemeliharan. \"Bukan hanya menanam, paling penting memelihara,\" tukasnya. Sementara itu, untuk melindungi mangrove pemerintah berupaya untuk membuat program pembuatan hybrid. \"Kita ingin hybrid ini kokoh, sehingga bisa melindungi tanaman mangrove,\" sebutnya. Pihaknya juga berharap ada kepudlian terhadap sampah-sampah yang berada di daerah pesisir, agar bisa dibersihkan. Banyaknya sampah dan juga limbah, selain mengotori kawasan pesisir juga bisa merusak ekosistem biota laut. (jml)
Kategori :