SBY Ingatkan Potensi Konflik Pilpres

Pemungutan Suara Dijadwal 9 April 2014 JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal memulai tahap-tahap menuju hajatan Pemilu 2014. Kemarin (23/7), di Kantor Presiden, komisioner KPU mengadakan pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengomunikasikan sejumlah agenda terkait dengan hajatan pemilu legislatif dan pilpres. Pertemuan dengan presiden tersebut merupakan yang pertama sejak KPU periode 2012-2017 dilantik pada 12 April lalu. “Yang lebih penting, (pertemuan ini) adalah meminta dukungan pemerintah untuk membantu kesuksesan pemilu sekaligus pemilu yang berkualitas,” kata anggota KPU Sigit Pamungkas setelah pertemuan. Dia mengungkapkan, dukungan dari pemerintah tersebut berkaitan dengan persiapan hingga pelaksanaan pemilu. “Terkait dengan keamanan pemilu, kelancaran pencairan keuangan, dan reformasi kesekretariatan KPU,” kata Sigit. Ketua KPU Husni Kamil Manik menuturkan, pihaknya menjelaskan tahap demi tahap pelaksanaan Pemilu 2014. Setelah melewati pengkajian, pemungutan suara dijadwalkan pada Rabu, 9 April 2014. “Presiden sangat merespons baik penetapan 9 April 2014. (Hari itu) tidak bersinggungan dengan hari keagamaan maupun hari besar kenegaraan,” ungkap Husni. Setelah me-launching hari pemungutan suara, lanjut Husni, KPU segera memasuki tahap-tahap berikutnya. Yakni, melakukan pendaftaran, verifikasi parpol, dan menetapkan parpol peserta pemilu. KPU juga segera menyelesaikan peraturan yang berkaitan dengan tahap-tahap itu. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, SBY berkomitmen bahwa seluruh lembaga kementerian diminta untuk mendukung upaya KPU dalam mewujudkan pemilu yang baik. “Presiden berpesan, persoalan yang terjadi di masa lalu harus dijadikan pelajaran bagi KPU sekarang untuk tidak mengulanginya dan bagaimana bisa memperbaiki hal-hal tersebut,” urainya. Husni menambahkan, menurut SBY, Pilpres 2014 lebih panas dan kompetitif daripada pilpres tahun-tahun sebelumnya. Sebab, dengan tidak adanya calon incumbent, semua kontestan diperkirakan berjuang lebih keras untuk menang. “Beliau memprediksi, (kondisi) ini yang akan mengakibatkan konflik dan sebagainya. KPU diminta untuk mengelola pemilunya dengan baik. Siapa pun pemenangnya, beliau akan dukung,” katanya. Dalam pertemuan tersebut, presiden mengungkapkan, pematangan demokrasi saat ini juga akan diwarnai banyak masalah dan konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam pemilu. “Itu kebanyakan ditujukan kepada KPU. KPU diminta untuk bisa menghadapinya,” jelas Husni. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang mendampingi presiden dalam pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya akan mendukung kesekretariatan KPU yang selama ini diisi pegawai pemda. “Ini untuk seluruhnya, bukan di (hanya) pusat. Saya akan koordinasikan dengan Men PAN (menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, red),” ujar mantan gubernur Sumbar itu. (fal/c7/agm)