KANDANGHAUR – Pemerintah Kabupaten Indramayu berencana menjadikan sejumlah kecamatan diwilayah pesisir pantura sebagai kawasan industri. Strategi ini sebagai upaya menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat pantura yang kolaps akibat terdampak dari beroperasinya Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Wakil Bupati Indramayu Drs H Supendi MSi menyatakan, menjadikan pesisir pantura kawasan industri merupakan bagian dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RJMD) dan revisi RTRW Kabupaten Indramayu. Di wilayah pantura Indramayu Barat (Inbar), kawasan industri meliputi Kecamatan Sukra, Patrol, Kandanghaur dan Losarang. “Daerah kawasan industri ini nantinya akan terintegrasi dengan rencana pembangunan pelabuhan dan pembangunan dok kapal di wilayah pesisir pantura,” ungkap Wabup Supendi, kemarin (6/8). Dia menegaskan, strategi ini perlu dilakukan lantaran dampak beroperasinya Tol Cipali telah mematikan perekonomian masyarakat pantura. Hal ini ditandai dengan tutupnya sejumlah rumah makan, restoran serta menurunnya pendapatan para pengusaha SPBU. Padahal retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai usaha di jalur pantura itu cukup besar. “Pengusaha banyak yang bangkrut. Pemkab sulit membuka lapangan kerja karena tidak dapat menarik investor karena sejak lama telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai daerah lumbung padi nasional,” terang Wabup Supendi. Sementara di sisi lain, sektor pertanian yang menjadi andalan telah mengalami pergeseran dari pemanfaatan tenaga manusia ke penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) modern. Mulai dari membajak sawah menggunakan traktor sampai panen padi memanfaatkan mesin grabag. “Kondisi ini membuat tenaga kerja di bidang pertanian menurun drastis. Sehingga tak heran, banyak masyarakat desa yang memilih menjadi TKI. Disinilah tantangan kita kedepan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan menjadikan pesisir pantura daerah industri,” tandas dia. (kho)
Kategori :