KEJAKSAN – Pelaksanaan mutasi pegawai negeri sipil (PNS) eselon II, III dan IV tak pernah berjalan mulus. Usai mutasi dilaksanakan, selalu ada kontroversi yang mengiringi. Bahkan untuk mutasi terbaru yang dilaksanakan, Jumat (5/8), banyak nada sumbang bermunculan. Salah seorang pejabat eselon IV menyebut, tolak ukur mutasi tidak jelas. Baginya, pelaksanaan promosi dan mutasi seolah tidak memperhatikan kinerja PNS. Melainkan indikator lain yang lihat dan dijadikan dasar menentukan posisi seseorang. Pasalnya, banyak PNS berprestasi dan produktif, justru karirnya melempem. “Selama saya di BK-Diklat maupun Disperindagkop UMKM, banyak produk yang saya hasilkan. Dari mulai bansos, bantuan untuk asongan, bantuan UKM, penataan PKL Kanoman, perwali PKL, perda PKL, banyak. Tapi pegawai seperti saya ini selalu kelewat,” ucap Jupri, pejabat eselon IV, kepada Radar, Minggu (7/8). Sudah 12 tahun Jupri mandek di posisi eselon IV. Padahal, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) III sudah dilakoninya 11 tahun yang lalu. Sebaliknya, banyak junior-nya yang karirnya sudah melesat. Tak sedikit yang kerap tersandung kasus, justru selalu dapat posisi. “PNS berkasus naik menjadi eselon III dan IV.Pemandangan kontras dari nilai reformasi birokrasi era ASN (aparatur sipil negara),” tuturnya. Kendati demikian, sebelum menentukan nama-nama yang masuk bursa mutasi, rupanya Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH membentuk panitia seleksi (pansel). Keberadaan pansel mengejutkan karena baru terungkap belakangan. Hasil kajian pansel kabarnya dipakai walikota, sedangkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) justru dijadikan sebatas syarat mutasi eselon II. Pansel tersebut berisi akademisi dan unsur pegawai negeri sipil (PNS). Mereka sudah bekerja sejak Juli lalu. Anggota Pansel Mutasi, Prof Dr HA Djalil Idris Saputra MM mengatakan, pansel terdiri dari dua akademisi. Ada dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung dan Universitas 17 Agustus (Untag) Cirebon. “Saya sebagai Rektor Untag Cirebon ditunjuk menjadi pansel,” ucapnya. Selain dua akademisi, pansel yang dipimpin Sekretaris Daerah Drs Asep Dedi MSi itu diisi mantan sekda Drs Hasanudin Manap MM dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat) Anwar Sanusi SPd MSi. “Pansel menelaah nama-nama yang bekerja. Semua kinerja dibahas bersama. Selanjutnya, kami member masukan kepada walikota,” tuturnya. Keberadaan pansel ini merupakan bagian dari syarat pemenuhan aturan dalam rotasi maupun promosi eselon II (dua). Meskipun sejatinya keberadaan pansel lebih berperan saat mengisi kekosongan eselon dua dengan sistem open bidding (lelang terbuka). Kehadiran pansel dalam rotasi eselon II kemarin, kata Djalil, memberikan warna reformasi birokrasi yang lebih baik. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap ada di tangan walikota. Artinya, masukan dari pansel merupakan tambahan informasi untuk menentukan formasi terbaik menurut pemegang kebijakan tertinggi. (ysf)
Kategori :