JAKARTA - Menteri ESDM baru Archandra Tahar punya banyak pekerjaan yang belum berhasil dituntaskan pendahulunya. Salah satunya terkait penertiban izin usaha pertambangan (IUP) bermasalah, yang jumlahnya masih ribuan. KPK menagih penyelesaian itu ke Arcandra. Kemarin (8/8), Archandra memang mendatangi KPK. Dia mengaku koordinasi sejumlah pencegahan korupsi di kementeriannya. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, ada sejumlah masalah yang membutuhkan tindak lanjut segera Menteri ESDM yang baru. Salah satunya terkait izin tambang. “Dalam catatan kami masih ada 5.000-an izin bermasalah dan baru diselesaikan sekitar 1.500 izin. Jadi masih ada sekitar 3.000.an IUP yang belum tuntas,” ujar Laode. Laode mengatakan, persoalan penyelesaian IUP bermasalah memang rumit. Sebab ada perubahan undang-undang mengenai tanggung jawab pengeluaran sejumlan izin tambang. Ada yang awalnya dikeluarkan kota dan kabupaten namun kini berubah ke pemerintah provinsi (pemprov). Yang seperti itu perlu evaluasi lagi, imbuh Laode. Untuk menindaklanjuti beberapa masalah yang belum terselesaikan, KPK akan mengirim tim ke Kementerian ESDM untuk berkoordinasi. Menteri ESDM Archandra Tahar mengatakan kedatangannya ke KPK untuk mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Apa yang boleh dan apa yang tidak. “Termasuk dalam hal pencegahan korupsi di Kementerian ESDM, apa yang bisa saya lakukan sejak awal,” terangnya. Dari penjelasan KPK, Archandra mendapatkan banyak masukan mengenai pencegahan, perbaikan dan transparansi dalam bisnis proses yang harus dilakukan Kementerian ESDM. Dari belajar ke KPK itu, Archandra ingin membuat sistem di Kementerian ESDM lebih baik, terencana dan terukur. Archandra tak ingin apa yang dilakukannya itu sebagai sebuah gebrakan. Sebab baginya gebrakan hanya lebih bersifat singkat. “Ini bukan gebrakan, tapi sistem yang memang terencana,” ujarnya. Karena tak mau disebut gebrakan, Archandra pun tak bersedia memasang target sejumlah pembenahan di instansinya. (gun/ang)
Kategori :