Soal DAK, Ketua Kadin Minta Walikota Jangan Asal Ngomong

KESAMBI – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cirebon, Yuyun Wahyu Kurnia tak peduli dengan pembelaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menyangkal membocorkan data dokumen lelang. Yuyun malah tambah yakin, indikasi kebocoran berasal dari oknum pokja lelang di ULP. Pasalnya, dokumen itu sangat rahasia dan hanya bisa diakses pokja. Di luar itu, tidak bisa diakses. “Siapa yang membocorkan? Semua tidak ada yang bisa ngakses, yang bisa cuma pokja ULP. Ya berarti yang membocorkan oknumnya,” ujar Yuyun, kepada Radar, Jumat (12/8). Yuyun mengungkapkan, sepanjang pengalaman dirinya bergelut di bidang jasa konstruksi, akses informasi ke ULP memang sangat terbatas. Bahkan ketika dirinya menanyakan proses lelang saja, tidak diberi akses. Bertamu untuk menanyakan tender pun ditolak.  “Saya pernah datang, pokja tidak mau keluar. Saya kira mereka itu disiplin, eh kok masih bocor,” katanya. Yuyun juga menyoal statemen Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis yang meminta lelang dana alokasi khusus (DAK) tidak dilaporkan ke penegak hukum. Bahkan, walikota meminta pihak yang kalah legawa, demi pembangunan infrastruktur di Kota Cirebon. Yuyun menyebut, statemen walikota terlalu teknis. Mestinya, walikota tidak bicara seperti itu, cukup menyerahkan kepada ULP. “Walikota jangan asal ngomong minta yang kalah legawa. Kami mensinyalir ada keterlibatan pengusaha besar dipusat dan mereka mengatur proyek kecil menjadi besar. Saran saya, ULP yang baru untuk berhati-hati,” tegasnya. Yuyun kembali menegaskan, DAK ini akan menjadi persoalan besar. Bahkan bila perlu anggaran yang sudah ada hangus, daripada bermasalah di kemudian hari. Jalan yang akan diperbaiki sebenarnya ada yang masih bagus meskipun ada di jalan tertentu rusak parah. “Jalan Sukalila bagus, KS Tubun Bagus, di wilayah selatan memang rusak parah. Lebih baik sabar, daripada jadi masalah hukum. Atau, laksanakan lelang dengan jujur,” tandasnya. Yuyun memperingatkan, pemaksaan kehendak dalam proyek ini malah akan jadi boomerang untuk walikota. Kadin sebagai lembaga dan mitra pemerintah berusaha memberi masukan kepada walikota. Salah satunya merekomendasikan lelang DAK dibatalkan. Tapi, bila memaksa dilanjutkan Kadin juga tidak akan mempermasalahkan. “Ini masukan saja, kalau cuek saja jangan salahkan kalau ada personal yang lapor,” katanya. Kadin, kata Yuyun, siap menampung laporan penyimpangan yang terjadi di lapangan. Laporan ini akan ditindaklanjuti tim advokasi kadin kepada yang berwenang. (abd)