JAKARTA- Pemerintah mengisyaratkan bakal melanjutkan kebijakan pembatasan pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah perlu membagi alokasi anggaran dengan kebutuhan di sektor lain. \"Kita akan pastikan bahwa porsi subsidi dalam APBN betul-betul harus pas,\" kata SBY usai rapat koordinasi di Kantor Pusat Pertamina, kemarin (7/8).
Meski pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tembus di angka 6,4 persen, namun SBY meyakini capaian tersebut bisa lebih tinggi lagi. \"Karena itu harus ada rasio yang baik untuk efisiensi dan mengurangi subsidi,\" sambungnya.
SBY belum memberikan gambaran besaran subsidi yang rencananya akan disampaikan dalam penyampaian nota keuangan 16 Agustus mendatang. \"Yang jelas, kalau APBN kita terlalu besar disedot untuk subsidi, maka ruang untuk yang lain menjadi sangat kecil,\" katanya.
Misalnya untuk kebutuhan infrastruktur yang dinilai masih kurang. Padahal, jika infrastruktur kurang, bisa menghambat investasi. Jika investasi tak bergerak, pertumbuhan tidak tumbuh bagus dan lapangan kerja tidak tercipta.
SBY mengatakan, kebijakan penghematan atau konversi BBM tetap akan dilanjutkan. \"Tahun ini kita memang tidak menaikkan BBM, tapi pilih cara yang lain. kecuali ada perubahan (harga minyak) yang sangat luar biasa pada tingkat dunia,\" katanya.
Menurut SBY, dengan tidak menaikkan harga BBM, maka konsekuensinya adalah volume konsumsi akan naik. Karena itu, dirinya meminta kepada Menteri ESDM Jero Wacik dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk bertemu DPR dan mendiskusikan konsekuensi yang harus ditanggung dari tidak naiknya harga BBM. \"Ini harus dibicarakan baik-baik,\" ujarnya.
Karena opsi kenaikan harga menjadi pilihan terakhir, maka pemerintah akan menempuh berbagai upaya untuk menekan konsumsi BBM subsidi. Misalnya, melalui program penghematan, program pembatasan, maupun konversi dari BBM ke bahan bakar gas (BBG).
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, saat ini memang sudah ada indikasi subsisi akan membengkak seiring dengan tingginya konsumsi BBM. \"Yang jelas kuota 40 juta kiloliter (kl) pasti terlampaui,\" katanya.
Karena itu, lanjut Agus, dirinya akan segera bertemu dengan Menteri ESDM Jero Wacik untuk membahas detil proyeksi konsumsi BBM hingga akhir tahun ini. \"Dari situ, baru nanti kita lihat berapa besar kebutuhan tambahan subsidinya,\" ucapnya.
Berdasar kalkulasi awal Kementerian Keuangan, kebutuhan subsidi BBM tahun ini bakal menembus angka Rp216,8 triliun. Artinya, jauh di atas pagu anggaran Rp137,4 triliun, sehingga dibutuhkan tambahan subsidi sekitar Rp78,6 triliun.
Data menunjukkan, sepanjang semester I 2012, realisasi belanja subsidi BBM telah mencapai Rp88,9 triliun atau telah menghabiskan 64 persen kuota tahun ini. Pada semester II 2012, subsidi diperkirakan membengkak sampai Rp127,9 triliun seiring naiknya konsumsi BBM subsidi.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Someng mengakui, seperti tahun-tahun sebelumnya, konsumsi BBM pada paro terakhir setiap tahun selalu naik. \"Sampai Juni lalu, realisasi penyaluran BBM subsidi sudah mencapai 21,7 juta kl, artinya sudah over kuota 4 persen,\" ujarnya.
Apalagi, lanjut Andy, sepanjang 15 hari Bulan Puasa ini, konsumsi harian BBM subsidi secara nasional naik rata-rata 3,3 persen. Pada seminggu sebelum dan sesudah Lebaran, konsumsi diperkirakan akan naik lagi. \"Karena itu, memang sebaiknya pemerintah segera mengajukan tambahan kuota BBM ke DPR,\" katanya.
Menurut Andy, dengan kuota yang hanya 40 juta kl, maka BBM subsidi hanya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai November, sehingga paling lambat Oktober nanti harus sudah ada keputusan penambahan kuota BBM. \"Dari kalkulasi kami, butuh tambahan kuota BBM sekitar 2 sampai 4 juta kl,\" sebutnya. (fal/owi)