CIREBON - Program Cirebon Terang yang dicanangkan Bupati Sunjaya Purwadisastra masih jauh dari target realisasi. Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mustofa kepada Radar, Jumat (14/10). Menurutnya, pemerintah kurang serius merealisasikan program Cirebon Terang. Terbukti, eksekutif tidak bisa memanfaatkan pihak swasta untuk ikut mewujudkan program bupati tersebut. Salah satu perusahaan yang bisa digandeng untuk mewujudkan Cirebon Terang adalah PLTU. Artinya, eksekutif harus bisa mendorong agar PLTU ikut memberikan sumbangsih dalam pembangunan daerah. Apalagi menurut Mustofa, perusahaan pelat merah ini juga merupakan perusahaan listrik. “Saat APBD tidak mampu untuk mendanai program Cirebon Terang, pemda harusnya minta dari swasta dong, andalkan program CSR-nya,” kata politikus PDI Perjuangan itu. Menurut pria yang akrab disapa Jimus itu menyampaikan, program CSR PLTU harusnya bisa dialihkan ke bantuan listrik bagi masyarakat sekitar. Sebab, tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat sekitar khususnya di enam desa terdekat dengan PLTU yang membutuhkan bantuan listrik. “Jika tidak mampu merealisasikan pada tingkat daerah, pemerintah bisa memfokuskan program Cirebon Terang di empat atau enam desa yang terkena dampak PLTU,” paparnya. Sementara itu, warga Desa Kanci Kecamatan Mundu, Mohamad Jaenudin mengaku tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dengan adanya PLTU di wilayah timur Kabupaten Cirebon. “Kami sebagai warga yang tinggal di sekitar PLTU hanya mendapatkan dampak negatifnya saja. Seperti gatal-gatal, kalau malam panas karena asap dari cerobong PLTU,” kata Jaenudin, yang juga anggota forum warga pribumi terdampak PLTU. Dari segi tenaga kerja juga sama, yakni tidak banyak masyarakat setempat yang bisa diserap sebagai tenaga kerja. “Perusahaan segitu besar yang terserap tidak lebih dari 100-150 orang. Kita lebih senang justru perusahaan padat karya,” tukasnya. (sam)
Kategori :