SUMBER - Ruas jalan di Kabupaten Cirebon memiliki potensi tinggi sebagai penghasil pajak daerah dari sektor parkir. Hanya saja, pendapatan parkir dianggap belum maksimal. Karena itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cirebon mencoba mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Parkir Berlangganan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon Dr Iis Krisnandar SH Cn menyampaikan, wilayah Kabupaten Cirebon sangat luas jika dilihat dari letak geografisnya. Kondisi yang membuat pendapatan dari parkir belum maksimal. Sementara, target retribusi parkir di Kabupaten Cirebon baru mencakup Rp200 juta, dan di 2017 target ini akan dinaikkan menjadi Rp400 juta. “Dalam sistem parkir berlangganan, sektor retribusi parkir bisa lebih besar dibandingkan saat ini. Sistem ini juga, akan mengantisipasi keberadaan parkir liar yang selama ini banyak tersebar di sejumlah titik,” kata Iis kepada Radar, Kamis (8/12). Menurutnya, parkir berlangganan ini akumulasi pembayarannya selama satu tahun. Sehingga, pemilik kendaraan tidak perlu membayar di tempat parkir alias gratis. Sebab, pembayaran parkir berlangganan itu melalui samsat. “Jadi, pembayaran bisa sekaligus dengan mengurus STNK di Samsat,” tuturnya. Mantan Sekretaris DPRD itu mengaku, sistem parkir berlangganan ini sebenarnya masih mendapatkan penolakan dari Samsat Jawa Barat, karena enggan diberikan beban pekerjaan, selain mengurusi SIM dan STNK. \"Tapi, Kabupaten Cirebon akan mendorong agar Perda ini bisa dibuat. Dan, juga harus ada kekompakan daerah-daerah di Jawa Barat untuk mendorong Perda tersebut. Sejauh ini, Kabupaten Sumedang pun sudah menginginkan hal yang sama,\" katanya. Dia menambahkan, dengan jumlah kendaraan yang jauh melonjak setiap tahunnya, maka melalui sistem parkir berlangganan ini akan diperoleh pendapatan yang sangat signifikan. “Kita perlu sistem ini. Tapi, kita akui, untuk mekanismenya harus dikaji secara bersama-sama agar hasilnya bisa maksimal,” pungkasnya. (sam)
Kategori :