Andi Sangkal Diminta Mundur

Ibas: SBY Serahkan Kasus Hambalang ke KPK JAKARTA - Menpora Andi Mallarangeng membantah kabar bahwa dirinya diminta mundur oleh Presiden SBY dari kursi menteri. Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) itu tak ingin ambil pusing soal isu yang menyeruak seiring dengan semakin santernya namanya disebut-sebut sebagai salah satu pihak di balik kasus proyek Hambalang. \"Aduh, itu ada-ada saja orang bikin isu,\" kata Andi di Kantor Presiden kemarin (17/10). Sambil tersenyum, dia menegaskan, untuk posisi sebagai menteri, dirinya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kabar permintaan mundur tersebut muncul sesaat setelah acara tujuh bulanan menantu SBY, Aliya Rajasa, di Cikeas Minggu lalu (14/10). Diisukan, bersamaan dengan acara yang juga dihadiri Andi itulah permintaan mundur disampaikan SBY. \"Saya memang hadir, tapi itu acara Mas Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) ya, tapi nggak ada (pembicaraan minta mundur),\" bantahnya lagi. Terkait dengan hal yang sama, anggota Dewan Pembina PD yang juga Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan juga menyatakan tidak mengetahui kabar permintaan mundur tersebut. Dia justru mempertanyakan kevalidan informasi itu. \"Saya pikir tidak. Pak Andi sangat komit dan full support ke KPK,\" kata Syarif, juga di Kantor Presiden kemarin. Meski begitu, saat disinggung soal kondisi internal partainya, Syarif mengaku prihatin. Misalnya soal kader bermasalah sehingga memengaruhi hasil survei atas partai berlambang Mercy itu. \"Sangat memprihatinkan. Saya sangat prihatin,\" ucap dia. Dia juga menolak anggapan bahwa Demokrat menampung orang-orang bermasalah. Menurut dia, sebagai partai yang tergolong baru, PD dilirik banyak pihak yang ingin bergabung. Partainya juga siap menerima siapa pun yang memang ingin bergabung. \"Mungkin sedikit kurang selektif sehingga sedikit bermasalah,\" terang dia. Syarif menjelaskan bahwa pihaknya menyerahkan persoalan hukum kader PD kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, dia juga menyesalkan jika ada indikasi keterlibatan elite PD dalam kasus hukum, tapi belum ada kepastian dari aparat penegak hukum. \"Ya, itu kami sesalkan. Seharusnya kan klarifikasi lebih cepat,\" kata dia. Di tempat terpisah, Sekjen DPP PD Edhie Baskoro Yudhoyono juga membantah kabar adanya permintaan SBY agar Andi mundur dari jabatan menteri. Sebab, dia menganggap disebut-sebutnya nama Andi juga masih merupakan isu. \"Tidak lah, Pak SBY pasti melihatnya secara clear, secara utuh,\" ujar Ibas, sapaan akrabnya, di kompleks parlemen kemarin (17/10). Dia lantas mengilustrasikan posisi SBY saat menyikapi polemik kelembagaan KPK dan Polri beberapa waktu lalu. \"Dua institusi saja didamaikan serta diberi tupoksi dan kewenangan masing-masing. Karena itu, tidak mungkin hanya desas-desus atau isu kemudian diminta mundur, kita lihat saja nanti,\" kata putra bungsu SBY tersebut. PD sejak awal, tambah Ibas, menegaskan, jika menyangkut hukum, persoalan akan dikembalikan kepada aparat hukum. \"Tentu kami di Demokrat tidak ingin menduga-duga, tapi juga tidak ingin melindungi siapa pun. Semua kami serahkan ke proses hukum,\" ujar anggota Komisi I DPR tersebut. Karena itulah, Ibas juga ikut mendorong agar KPK segera menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menyeret-nyeret sejumlah nama petinggi PD. \"Tentu disertai bukti-bukti yang berkeadilan, jangan hanya karena desakan-desakan,\" imbuhnya. Sebelumnya, terpidana kasus wisma atlet SEA Games M. Nazaruddin kembali menyebut Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum dan Andi bertanggung jawab dalam kasus Hambalang. Hal itu dia sampaikan setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka pertama kasus Hambalang, Dedi Kusdinar. (fal/dyn/c11/agm)