Bantuan Provinsi Rehab Irigasi Menurun,75 Persen Kondisi Irigasi Baik

MAJALENGKA – Kondisi irigasi di Kabupaten Majalengka saat ini tidak seluruhnya baik, hal ini menjadi salah satu penyebab kurang lancarnya pasokan air dari hulu ke hilir. Meski demikian, Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air (P2SDA) mengklaim jika tingkat kerusakan tidak lebih dari 30 persen. Kepala Dinas P2SDA Agus Tamim ST menyebutkan, dari 956 kilometer total panjang jaringan irigasi di Kabupaten Majalengka saat ini, 75 persennya sudah dalam kondisi baik. Tinggal 25 persen yang kondisinya rusak sedang maupun rusak parah dan perlu direhabilitasi. “Gambaran umum kondisi daerah irigasi pengairan di kita panjang totalnya hampir 1.000 kilometer. Itu memang kondisinya belum semuanya baik, tapi tingkat kerusakannya tidak sampai di atas 30 persen. Dari jumlah tersebut, yang kondisinya sudah baik ada di kisaran 75 persen, sisa 250 kilometer lagi yang harus diperbaiki,” ujarnya. Total panjang jaringan irigasi tersebut terbagi ke dalam saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier. Berada di bawah 369 daerah irigasi yang dikelola pihaknya. Untuk mengoptimalkan fungsi pengairan, pihaknya juga terus memelihara 357 sumber mata air di wilayah Kabupaten Majalengka. “Untuk menjamin debit air dari hulu ke hilir tetap lancar, tidak hanya fokus pada pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi saja. Tapi dipelihara juga sumber-sumber mata airnya. Meski belum semua sumber mata air terjamah, sebagian sudah tersentuh perawatan,” sebutnya. Sementara Bupati DR H Sutrisno SE MSi menyebutkan, saat ini kekuatan fiskal Kabupaten Majalengka belum mampu mendanai keseluruhan perawatan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Salah satu harapanya adalah mengandalkan bantuan keuangan dari pusat dan provinsi, untuk proses rehabilitasi jaringan irigasi pengairan tersebut. Sayangnya, alokasi dana bantuan keuangan provinsi untuk kegiatan tersebut justru setiap tahun mengalami penurunan. Bupati menyebutkan tahun 2015 lalu Pemkab menganggarkan untuk kegiatan irigasi sekitar Rp190 miliar, tahun 2016 naik sekitar Rp220 miliar, namun tahun 2017 tinggal sekitar Rp120 miliar. “Itu (perbaikan, red) mayoritas kita biayai lewat kemampuan APBD kabupaten, karena dana bantuan provinsi terus menurun,” keluhnya. (azs)