CIREBON - Pimpinan DPRD Kota Cirebon meyakinkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 tingkat SMP tahun ini berjalan lancar. Mereka komitmen tak boleh ada titip menitip. Alasannya, semua warga Kota Cirebon terakomodasi di sekolah negeri terdekat. Perlu diingat, tiap PPDB selalu ada komitmen tak ada titip menitip siswa. Tapi pada kenyataannya, komitmen itu selalu dilanggar. Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno mengatakan, PPDB tahun ini menjadi momentum perubahan ke arah lebih baik. Sistem zonasi yang diterapkan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Selama ini, masyarakat masih mengenal sekolah favorit dan tidak. Ke depan, kata politisi PDIP itu, tidak akan ada lagi sekolaf favorit. Karena semua sekolah memiliki kualitas dan sarana prasarana yang sama. “Saya mendukung PPDB sistem zonasi. Ini untuk pemerataan pendidikan dan mendekatkan siswa ke sekolah,” ucapnya kepada Radar Cirebon. Dengan sistem zonasi tersebut, Edi Suripno yakin warga tak memaksakan kehendaknya. Artinya, aksi titip menitip yang selama beberapa tahun terakhir menghiasi PPDB, akan tereliminasi dengan sendirinya. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), mengamanatkan sistem zonasi. Pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan itu secara optimal. Edi berharap semua pihak menghormati aturan yang telah dibuat Disdik Kota Cirebon tentang PPDB. Khususnya dalam sistem zonasi. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Eti Herawati mengatakan, sistem PPDB dengan menerapkan zonasi sesuai dengan keinginan masyarakat. Meskipun, lanjut perempuan yang akrab disapa Eeng Charli itu, awalnya sempat ada sedikit gejolak di masyarakat. Namun, setelah dijelaskan maksud dan tujuan sistem zonasi, masyarakat lebih memahami dan menerima. Untuk itu, politisi NasDem ini meminta Disdik untuk memperhatikan pemerataan sarana prasarana dan guru. “Sarana harus sama di semua sekolah. Termasuk kualitas guru juga,” ujarnya, Selasa (20/6). Eeng Charli menilai, sistem zonasi dengan tujuan mendekatkan sekolah dimaksudkan agar siswa lebih efektif dan efisien dalam menempuh pendidikan. Pada akhirnya, SMPN 1 sampai SMPN 18 seluruhnya menjadi favorit. Pemerataan pendidikan harus dilakukan karena semua berhak mendapatkan yang terbaik. Untuk pemenuhan sarana prasarana penunjang pendidikan di sekolah, DPRD Kota Cirebon akan membantu secara maksimal dalam penganggaran. Termasuk memberikan skala prioritas dalam APBD Kota Cirebon. Sementara itu, Kepala Disdik Kota Cirebon Jaja Sulaeman mengatakan, dukungan dari semua pihak sangat penting dalam memastikan PPDB berjalan lancar. Lebih dari itu, terpenting ada komitmen bersama untuk tidak melakukan aksi titip menitip. “Semua warga Kota Cirebon harus sekolah. Kami menerapkan sistem zonasi dengan batas kelurahan. Setiap siswa dapat sekolah di lokasi terdekat dengan rumah,” tukasnya. Untuk itu, disdik terus melakukan sosialisasi masif kepada seluruh elemen masyarakat. (ysf)
Kategori :