Mantan Menteri BUMN Dukung Dahlan

BK akan Beri Sanksi Anggota Dewan yang Terbukti Memeras JAKARTA - Praktik kongkalikong anggaran atau permintaan jatah oleh oknum anggota DPR sepertinya sudah menjadi rahasia umum. Mantan Menteri BUMN Sofyan Djalil mengakui, persoalan tersebut sudah berlangsung lama. Sofyan mendukung langkah Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengangkat isu tersebut. \"Persoalan ini sudah lama, tapi sekarang menjadi isu. Itu bagus, dengan diangkat begini mudah-mudahan akan terjadi perubahan dalam perilaku pemerintahan secara umum,\" kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden, kemarin (1/11). Dia mengatakan, instruksi Dahlan yang melarang direksi BUMN memberikan setoran kepada oknum DPR dinilai tepat. Menurut Sofyan, mengubah kultur di tubuh BUMN lebih mudah dilakukan. \"Tapi kalau yang di luar sana (di luar BUMN, red) tidak diperbaiki, ya repot,\" ujarnya. Pria kelahiran Aceh itu menyampaikan, apa yang dilakukan Dahlan cukup memberikan efek di internal BUMN. Bagi BUMN, lanjut dia, kalau menteri sudah memberikan larangan maka akan dipatuhi. \"Tidak dapat proyek itu urusan belakangan, bagi mereka tidak rugi,\" kata Sofyan. \"Selama ini yang menjadi masalah adalah karena iklimnya begitu kotor. Kalau you tak berikan maka you yang disadvantage dan yang lain untung,\" sambungnya. Terpisah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyatakan dukungannya kepada Dahlan dengan menyebut adanya oknum pemeras di lingkungan legislatif. Namun dia meminta Dahlan untuk tidak mengemukakannya kepada publik. Alasannya, baik dirinya maupun Dahlan bukan penegak hukum atau lembaga peradilan. \"Saya tidak bisa, dia juga tidak bisa. Nanti bisa dituntut, kalau dia tidak bisa membuktikan di pengadilan atau hukum,\" katanya. Namun seperti yang disampaikan Dahlan yang akan datang jika diundang khusus oleh DPR, Dipo mengatakan hal itu bisa dilakukan. Terpisah, Koordinator BUMN Care, Budi Purnomo Karjodihardjo menilai manuver yang dilakukan berbagai pihak untuk menggulingkan Dahlan bisa memancing amarah publik. \"Publik sedang senang melihat upaya serius Dahlan dalam memperbaiki BUMN. Tapi langkahnya terganjal gerakan politik anti Dahlan Iskan hari-hari terakhir ini,\" ujarnya. Dahlan diketahui sedang giat memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di BUMN, baik di kalangan dalam BUMN sendiri, maupun dari pihak luar termasuk dari oknum anggota DPR. \"Untuk itu, rakyat juga harus ikut mengawasi BUMN dan DPR agar praktik kotor dan kongkalikong seperti itu tidak terjadi lagi,\" sebutnya. Menurut Budi, tudingan DPR yang menganggap Dahlan merugikan PLN Rp37,6 trliun tentu saja salah alamat. Sebab Dahlan dikenal tidak pernah ingin menikmati uang Negara. \"Pak Dahlan kan tidak pernah mengambil gaji, tidak pernah menggunakan fasilitas mobil dinas, dan rumah dinas,\" tambahnya. Pihaknya memperkirakan, gerakan anti Dahlan Iskan telah lama muncul, yaitu sejak Dahlan menjabat Dirut PLN. Pasalnya Dahlan berani membersihkan PLN. Oleh karena itu, dia menilai berbagai upaya menjatuhkan Dahlan terus dilakukan. \"Termasuk meminta Presiden memberhentikan Dahlan dari jabatan menteri,\" ungkapnya. Sementara itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan Rabu malam (31/10) lalu buka suara mengenai inefisiensi di tubuh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dipermasalahkan dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR. Dahlan berdalih dirinyalah yang justru pertama kali mengungkapkan inefisiensi PLN itu di sebuah rapat dengan DPR beberapa waktu sebelumnya. Anggota Dewan lantas membentuk Panitia Kerja Hulu Listrik dan mendesak BPK mengaudit PLN. Dalam audit itu, salah satu yang dianggap inefisiensi PLN adalah penyewaan sejumlah genset. \"Itu kan untuk pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua dan lain-lain. Waktu itu kan lagi krisis listrik, terus PLN memutuskan sewa genset untuk daerah-daerah itu,\" tukasnya. Keputusan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan listrik masyarakat di luar Pulau Jawa yang harus dipenuhi negara. Pasalnya, selama ini masyarakat di Pulau Jawa saja terpenuhi listriknya. \"Ini merupakan ketidakpuasan di luar Jawa, mereka itu merasa seperti bukan masyarakat Indonesia. Karena itu, saya coba mengantisipasinya,\" kata dia. Dahlan menegaskan, pemilihan genset tersebut karena pembangunan pembangkit listrik membutuhkan waktu lama, sekitar tiga tahun, bahkan lebih. Sementara krisis listrik di daearh terpencil sudah terjadi bertahun-tahun. \"Apakah rakyat bisa sabar? Atau, apa pemerintah bisa membangun pembangkit dengan sangat cepat untuk mengatasi masalah itu. Jadi, itu alasannya sewa genset,\" tukasnya. Menurut Dahlan, pihak-pihak yang protes pemakaian genset itu karena mereka tidak pernah merasakan penderitaan rakyat di pulau-pulau terpencil. Dia mengakui bahwa dengan pemakaian genset itu, maka beban negara akan meningkat. \"Ya negara itu kan didirikan untuk mensejahterakan rakyatnya secara merata, tidak hanya rakyat di Jawa,\" tegasnya. Temuan BPK lainnya terkait penyediaan bahan bakar pembangkit yang gagal dipenuhi pihak pemasok. Mengenai itu, Dahlan mengaku PLN sudah memungut denda ke pemasok batubara yang menyalahi kontrak. Sedangkan untuk kontraktor penyedia gas tidak terkena denda. \"Itu nggak bisa (pemasok gas didenda, red), ada aturannya begitu, anda cek sendiri,\" tandasnya. Saat itu, kontraktor penyedia gas memang tidak bisa memenuhi kebutuhan gas PLN sesuai kontrak. Sayangnya, PLN tidak bisa mengenakan sanksi denda kepada pamsok gas. Masalah gas ini yang akhirnya membuat PLN terpaksa beralih menggunakanj BBM untuk menghidupkan pembangkit-pembangkitnya. \"Saya sudah minta PLN protes dan minta denda, tapi nggak bisa,\" jelasnya. DAHLAN BERI KETERANGAN KE DPR TANGGAL 5 NOVEMBER Dugaan adanya praktik pemerasan BUMN oleh sejumlah oknum anggota DPR mulai memasuki \"babak yang lebih formal\". Badan Kehormatan (BK) DPR sudah menetapkan jadwal pemanggilan Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait pernyataan mengenai praktik pemerasan di lingkungan BUMN. \"Pak Dahlan dijadwalkan hari Senin, tanggal 5 November pukul 10.30. Surat undangannya sudah kami kirim sore ini (kemarin, red),\" kata Ketua BK M Prakosa di Jakarta, kemarin. Dia menegaskan, BK akan meminta keterangan secara detail soal pernyataan Dahlan Iskan mengenai adanya oknum anggota DPR yang memeras BUMN. \"Termasuk siapa yang diperas serta modus transaksi yang telah dilakukan oleh yang dituduh memeras dan yang disebut diperas. Ini akan kami ungkap,\" ujar politisi PDIP, itu. Belakangan Dahlan memang juga mengaku telah memiliki list setidaknya 10 nama oknum wakil rakyat yang berbuat tidak etis itu. Masih dalam hari yang sama, BK juga memanggil Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Halimi dan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro. Kepala Humas Kementerian BUMN diundang terkait beredarnya belasan inisial nama yang disebut sebagai oknum anggota DPR pemeras BUMN. Sejauh ini, Humas Kementerian BUMN telah menyanggah kalau inisial itu bersumber dari mereka. Sedangkan, Ismed Hasan Putro akan diminta keterangan terkait pernyataannya di hadapan publik yang membenarkan pernyataan Dahlan. Bahkan, Ismed mengaku sempat ada oknum anggota DPR yang meminta upeti dari dirinya saat baru dilantik menjadi pejabat BUMN. \"Pak Kepala Humas BUMN (Faisal Halimi, red) kami jadwalkan pukul 12.00 dan Pak Dirut RNI (Ismed Hasan Putro, red) setelah itu, sekitar pukul 14.00,\" terang Prakosa. Dia menyampaikan semua pihak yang telah menyampaikan informasi awal di publik tentang adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan anggota dewan akan dimintai keterangan. BK sebagai lembaga penegak etika dewan berharap, persoalan ini bisa segera jelas dan klir. \"Apabila terbukti ada anggota dewan yang melakukan pemerasan, ini merupakan pelanggaran etika. Tentunya BK akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya,\" janji Prakosa. Terkait agenda pemanggilan terhadap Menteri BUMN dan sejumlah pihak tersebut, BK sudah mengantongi izin dari pimpinan DPR. Izin itu menjadi persyaratan mutlak, karena pemanggilan dilakukan di tengah masa reses. Sesuai tatib DPR, alat kelengkapan DPR tidak dibolehkan menggelar rapat atau sidang, kecuali dengan izin pimpinan DPR. Untuk diketahui, DPR masih menjalani masa reses sampai 18 November mendatang. Di sisi lain, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menyarankan agar Dahlan tidak perlu menunggu dipanggil. Yang bersangkutan perlu bersikap proaktif. \"Kalau memang ada anggota yang memeras tidak usah menunggu dipanggil DPR, sampaikan saja, atau jangan-jangan ada apa-apanya atau hanya melempar bola panas saja,\" kata Hayono. Bahkan, lanjut dia, Dahlan juga perlu melaporkan sekaligus selain ke BK DPR juga kepada KPK. \"Saya yakin bukan niat Pak Dahlan menebar isu, tapi faktanya ini semakin mendegradasi citra DPR, makanya perlu (melapor, red),\" imbuh mantan menpora di era Orde Baru tersebut. Menurut Hayono, ramai-ramai pernyataan Dahlan soal anggota dewan yang \"meminta jatah\" pada BUMN selama ini telah memiliki implikasi jauh. Ketegangan antara menteri BUMN dan DPR menjadi tidak terhindari. \"Nah, kalau ada ketegangan bagaimana nanti bekerja dengan baik, jadi ditunggu (penyampaian nama-namanya, red) tanpa harus dipanggil,\" tandasnya. Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari ikut gerah dengan beredarnya inisial nama-nama pemeras BUMN. Pasalnya salah satu inisial yang muncul adalah EV. Sejumlah sahabat, kolega, dan konstituen Eva mengira EV adalah singkatan dari namanya. \"Saya direpoti dengan pertanyaan via sms, maupun social media, mulai BB, twitter, sampai facebook meminta ketegasan bahwa inisial EV yang dituduhkan sebagai pemeras BUMN itu bukan saya. Saya sendiri menolak tuduhan sebagai pemeras BUMN,\" kata Eva. Apalagi Komisi III tidak bermitra dengan BUMN. Menurut dia, pernyataan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengenai adanya 10 nama oknum anggota DPR pemeras BUMN telah menjadi bola liar. Beredarnya inisial nama-nama itu merupakan salah satu bentuknya. \"Saya pribadi dan beberapa kawan yang namanya mirip inisial merasa dirugikan, baik material maupun imaterial,\" protesnya. Eva menambahkan penyebaran inisial-inisial nama guna menjatuhkan kredibilitas pribadi para politisi yang kebetulan berinisial mirip harus dilawan. Apalagi, dampak yang ditimbulkan terasa sangat merugikan. \"Bukan saja kami terganggu dalam melaksanakan tugas kedewanan sehari-hari, tapi keluarga juga menjadi tidak nyaman,\" kata politisi PDIP yang terpilih dari Dapil Jawa Timur VI, itu. Eva menuntut Dahlan Iskan untuk secepatnya membuka nama-nama para pemeras BUMN. \"Biar para politisi yang dijadikan sasaran serangan gelap tidak berlarut menjadi korban,\" tegasnya. Selain itu, sambung Eva, Dahlan juga sebaiknya melaporkan dugaan kasus pemerasan yang melibatkan oknum DPR itu ke BK dan KPK. \"Mengingat pemerasan bisa dikategorikan korupsi atau memenuhi unsur memperkaya diri oleh pejabat negara,\" tandas Eva. (fal/wir/pri/dyn)