JAKARTA – Meski sempat senyap, wacana pergantian Panglima TNI kembali bergulir. Dari informasi yang dihimpun, isu pergantian Jenderal Gatot Nurmantyo terkait dugaan Gatot berpolitik akhir-akhir ini menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Perlu diketahui, hasil investigasi jurnalis Amerika Serikat (AS) Allan Nairn yang disajikan dalam tulisan berjudul \'Trump\'s Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President\' menyatakan, sejumlah pihak berniat menggulingkan Presiden Jokowi. Kasus Ahok hanyalah pintu masuk. Nairn menyebut Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengetahui dan mendukung rencana tersebut. Saat munculnya isu makar, Panglima bahkan memiliki pernyataan berbeda dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kendati Tito menyatakan bahwa aksi makar untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi telah di depan mata, tapi Gatot justru menyanggah. Pengamat Komunikasi Politik Maksimus Ramses Lalongke mengatakan, TNI memiliki tugas untuk mengamankan negara. Bahkan, ia mengingatkan, TNI juga harus menjaga presiden sebagai simbol negara. Alhasil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus masuk dalam bagian upaya pengamanan, bukan justru sebaliknya. \"Maka Panglima harus tunduk dan taat terhadap presiden. Apalagi Indonesia tidak mengenal TNI terlibat dalam politik praktis,\" kata Maksimus kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Lantaran TNI harus bersih dan netral dari kepentingan politik, lanjutnya, maka kegiatan yang bernuansa politik praktis tidak bisa dilakukan. \"Jadi masalah jika menggerakkan massa dan mengarahkan kekuatan politik untuk kepentingan diri sendiri,\" tuturnya mengingatkan. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo enggan menanggapi secara serius tulisan Allan. \"Saya tidak akan menanggapi. Ya kan karena terlalu kecil untuk saya tanggapi itu,\" ujarnya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. (hr/jpnn)
Kategori :