Kemenkeu Sudutkan Menpora

Harus Tanggung Jawab Soal Proyek Hambalang JAKARTA- Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada proyek sport center Hambalang memantik reaksi pihak-pihak yang terseret dalam kasus itu. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menuding bahwa tanggung jaweab sepenuhnya ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, dalam proses perubahan proyek dari tahun tunggal menjadi tahun jamak (multiyears), tanggung jawab ada di kementerian yang bersangkutan. Dalam kasus Hambalang, hal itu berarti Kemenpora. \"Waktu Kementerian menyiapkan dan mengusulkan kontrak tahun jamak, dia juga membuat kontrak pertanggungjawabannya. Jadi, dia berjanji akan bertanggung jawab terhadap penyediaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya,\" ujar Anny kemarin (2/11). Dalam 11 temuan audit investigatif BPK, temuan ketujuh mengungkap kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Kemenkeu dalam proses pengalihan proyek menjadi tahun jamak. Dalam temuan tersebut, BPK menyebut Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Dirjen Anggaran Anny Ratnawati (kini Wamenkeu) melanggar prosedur. Menurut Anny, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 56 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengajuan Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Barang dan Jasa, disebutkan dengan jelas bahwa pertanggungjawaban ada di kementerian yang mengusulkan. \"Kami hanya memproses saja dan pertanggungjawaban (dari Kemenpora) dilampiri di dalam kontrak,\" katanya. Terkait dengan temuan BPK bahwa Kemenkeu tidak melakukan review terlebih dahulu mengenai apakah proyek bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun atau harus beberapa tahun, Anny menyatakan bahwa pihaknya tidak boleh melakukan review. \"Kemenpora yang meminta review kepada kementerian teknis (Kementerian PU, Red). Ketika dikirim ke Kementerian Keuangan, laporan sudah didukung review,\" jelasnya. Ungkapan kekecewaan juga disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo. Menurut dia, kualitas audit investigatif BPK tidak sesuai dengan perkiraan. \"Saya kaget, seharusnya kualitasnya bisa lebih baik,\" ujarnya. Menurut Agus, saat diperiksa atau diwawancara auditor BPK selama 20 menit, dirinya sudah memberikan keterangan yang jelas mengenai prosedur di Kemenkeu. \"Tapi, kesimpulannya tidak kelihatan ada satu akurasi hasil laporan yang lengkap dan baik,\" kata mantan Dirut Bank Mandiri itu. Sementara itu, Ketua BPK Hadi Poernomo mengomentari Menpora Andi Mallarangeng yang menyatakan tidak mengetahui proses proyek Hambalang. \"Dia ternyata 8 (sampai) 10 kali mengikuti rapat dengan Komisi X (DPR untuk membahas Hambalang),\" ujar Hadi. Menyangkut lanjutan proses hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita dokumen dan bukti transaksi dari rekanan proyek Hambalang. Penyitaan tersebut dilakukan dalam penggeledahan ke sejumlah tempat yang dilakukan Kamis (1/11). Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, temuan tersebut akan dicocokkan dengan Laporan Hasil Analisis (LHA) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). \"KPK juga ada laporan transaksi mencurigakan. Dalam proses penggeledahan, kita juga menemukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan proyek Hambalang,\" kata Johan di kantornya kemarin. Ada delapan tempat, baik rumah maupun kantor, yang digeledah oleh tim KPK. Salah satunya adalah rumah orang dekat Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menjabat Komisaris PT Duta Citra Laras Mahfud Suroso. Digeledah pula rumah Paul Nelwan, pengusaha yang kerap mengerjakan proyek-proyek di Kemenpora. Paul sebelumnya juga dikenal banyak berperan dalam korupsi kasus Wisma Atlet SEA Games. Di sisi lain, Ketua KPK Abraham Samad kemarin mendatangi kantor BPK. Johan mengatakan, pimpinan KPK sekaligus ingin meminta hasil audit investigatif tahap pertama Hambalang yang telah rampung. \"KPK proaktif meminta hasil audit,\" kata Johan. Abraham didampingi Deputi Penindakan Warih Sadono dan Direktur Penyelidikan Arry Widiatmoko. Selain menerima audit investigatif, KPK dengan BPK juga berdiskusi terkait penanganan kasus Hambalang. Selain itu, kedua lembaga tersebut juga membicarakan mengenai usulan audit kinerja KPK oleh BPK. Perkembangan terbaru kasus Hambalang tidak luput dari perhatian Partai Demokrat. Sebab, dua petinggi partai tersebut, yakni Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng, diduga terlibat. Wakil Ketua Umum DPP PD Max Sopacua menyatakan, partainya belum akan mengambil tindakan apapun. \"Partai Demokrat punya prinsip ketika dinyatakan bersalah, peraturan partaiakan diberikan. Seperti nonaktf atau apapun, itu nanti berproses,\" kata Max. Anggota Komisi I DPR itu menyampaikan apresiasi atas sikap Andi yang siap kooperatif dengan KPK. \"Kesiapan bekerja sama dengan KPK itu yang sangat kami hargai,\" ujarnya. Terkait dengan kemungkinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan reshuffle kabinet terhadap Andi, Max menilai hal itu terlalu jauh. Sebab, belum tentu menpora yang dinyatakan melakukan pembiaran oleh BPK serta merta pasti akan dinyatakan bersalah secara hukum. \"Reshuffle kan jdomainnya presiden, bukan partai,\" kata Max. (owi/sof/dyn/ca)