MAJALENGKA – Hari ini (15/6), masyarakat di 62 Desa se-Kabupaten Majalengka menentukan pemimpin yang akan menakhodai pemerintah desanya. Ada ratusan calon yang berebut 62 kursi panas jabatan kades, yang nama-nama pemenangnya bisa langsung terlihat di sore hari pasca rekapitulasi suara. Biasanya dalam merayakan kemenangan pemilihan kepala desa (pilkades) para pendukung calon yang menang bakal berkonvoi. Mereka mengelilingi jalan-jalan di desa meluapkan kegembiraan karena calon yang didukung akan memimpin selama enam tahun ke depan. Kondisi itu dikhawatirkan bisa menimbulkan gesekan dan kegaduhan masyarakat pendukung calon kades lainnya, yang kecewa karena calon yang didukung kalah. Imbasnya bukan tidak mungkin bisa terjadi bentrokan pendukung kades yang menang dengan kades yang kalah. Sekretaris Asosiasi BPB Majalengka, Raden Hamdani berharap para calon yang menang maupun pendukungnya tidak terlalu berlebihan merayakan kemenangan. Apalagi sampai turun ke jalan dan menggelar konvoi keliling desa, karena bisa memprovokasi calon yang kalah maupun pendukungnya. “Proses pemungutan suara langsung dilanjut dengan penghitungan suara, sehingga pada sore hari siapa calon terpilih sudah bisa kelihatan. Yang menang jangan berlebihan merayakannya, kami khawatir bisa timbul bentrokan. Justru setelah momen demokrasi ini, semua pihak harus langsung rekonsiliasi,” terangnya. Menurutnya, semangat Undang-undang Desa yang mendorong pelaksanaan Pilkades serentak diantaranya membawa desa berikut masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Jika kondisi pasca Pilkades justru menimbulkan sekat-sekat di antara masyarakat, malah kemunduran dari semangat UU Desa. “Tatanan kehidupan masyarakat desa dari dulu terkenal dengan guyub. Jangan sampai ekses dari pilkades ini merusak tatanan yang sudah diwariskan leluhur. Jadi masyarakat desa manapun yang melaksanakan Pilkades, harus saling menjaga sikap dengan cara menghormati satu sama lain. Demi terus memelihara keguyuban ini,” jelasnya. Pihaknya juga berharap siapa pun yang muncul sebagai pemenang merupakan hasil dari mekanisme demokrasi yang ideal dan berkualitas, serta harus didukung seluruh elemen masyarakat di tingkat desa masing-masing. Sehingga pemimpin yang dihasilkan juga akan ideal dan berkualitas. Pengamat sosial Gunawan Bahtiar menambahkan, plus minus regulasi dan anggaran pilkades serentak di Majalengka ini jangan sampai mengurangi esensi dari pendidikan dan praktik demokrasi yang diterapkan di tiap penyelenggaraan. Regulasi pilkades masih ada beberapa hal yang mesti disempurnakan untuk menuju sebuah tatanan demokrasi dan ideal, termasuk soal anggaran. “Pilkades serentak ini harus dimanfaatkan optimal oleh seluruh masyarakat desa yang punya hak pilih. Karena di momen demokrasi inilah masyatakat desa menentukan pilihan terhadap yang akan memimpin desanya enam tahun kedepan,” imbuhnya. (azs)
Kategori :