MAJALENGKA–Mendekati dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka melakukan sosialisasi jadwal dan tahapan pemilu kepada jajaran Muspida. Salah satunya ke Polres Majalengka. Pimpinan dan personel di lembaga kepolisian secara aturan memang tidak mempunya hak pilih pada semua ajang pemilihan umum. Namun upaya yang dilakukan KPU dengan kepolisian tersebut terkait pemetaan pengamanan dan menanggulangi potensi konflik di setiap tahapan pilkada. Ketua KPU Kabupaten Majalengka Supriatna SAg menjelaskan, keberhasilan setiap tahapan pilkada serentak nanti tidak hanya diukur dengan tingginya angka partisipasi pemilih. Lebih dari itu, suksesnya pilkada juga diukur dari pelaksanaan pemilu tanpa ekses dan kondusivitas daerah tetap terjaga. Dalam setiap tahapan pilkada, seluruh stakeholder memiliki peran khususnya dalam menjaga kondusivitas. Menurutnya, tahap pencalonan dan tahap pemutakhiran daftar pemilih juga berpotensi muncul konflik. Namun bobot dan resistensi konflik di setiap tahapan memiliki skala masing-masing. “Sehingga untuk tahapan yang bobot potensi konfliknya tinggi seperti pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, KPU perlu dukungan dari pihak keamanan. Dalam hal ini tentunya kita harus bersinergi dengan kepolisian, TNI, dan keamanan lainya,” terang Supriatna. Sehingga dalam pertemuan tersebut, pihaknya memetakan potensi kerawanan konflik bakal terjadi pada tahapan mana saja. Sehingga diharapkan ada kesiapan yang matang dengan upaya pengamanan, baik pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup. (azs)
Kategori :