CIREBON - Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH meminta kepada semua pihak untuk menghormati proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ia menegaskan, untuk tingkat SMA sudah final dan tidak ada istilah menyusup. Untuk orang tua yang dijanjikan calo, juga diharapkan mencari sekolah swasta yang masih membuka pendaftaran. Ia berharap, orang tua tidak memaksakan masuk, karena berpotensi melanggar aturan. “Kalau SMA sudah tidak diubah lagi mas. Itu sudah menjadi keputusan provinsi bersifat final dan mengikat,” kata Azis, kepada Radar, Minggu (30/7). Sedangkan untuk PPDB SMP, kata Azis, jebol karena banyaknya desakaan termasuk surat yang ditandatangani Ketua DPRD, Edi Suripno MSi. Bahkan ia menyebut, siswa yang masuk belakangan ada di SMPN 1 dan SMPN 5. Pihak sekolah terpaksa menerima karena ada desakan dari masyarakat termasuk ketua DPRD. Ia pun tak mempermasalahkan kalau ada persoalan atas pelanggaran Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan (Permendikbud) 17/2017. Bahkan bila Ombudsman RI datang ke Kota Cirebon, walikota pun mempersilakan. “Silahkan kalau ombudsman memeriksa saya. Tapi periksa juga ketua DPRD yang ikut serta dalam jebolnya PPDB SMP di Kota Cirebon,” tegasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Edi Suripno MSi, memilih enggan berkomentar. Ia justru meminta pertanyaan itu diarahkan ke walikota. “Kalau soal PPDB SMP silahkan tanyakan langsung ke pak walikota saja,” kata Edi. Sedangkan untukl PPDB SMA, Edi menegaskan, posisinya hanya menghimpun aspirasi masyarakat dan itu sudah dilakukan dengan menemui walikota maupun Kepala Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) Provinsi Jawa Barat, Dra Hj Dewi Nurhulaela. Dari pertemuan itu, dijanjikan aspirasinya akan disampaikan ke Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan Lc. “Hasilnya belum ada, katanya Senin mau disampaikan ke gubernur,” pungkasnya. (abd)
Kategori :