MAJALENGKA – Gelombang penolakan terhadap kebijakan full day school terus mengalir. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) NU, menolak dengan tegas penerapan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut karena kontradiktif dengan budaya masyarakat Majalengka yang sudah lama terbangun. “Tanggungjawab pendidikan bukan hanya ada pada sekolah melainkan juga pada orang tua dan masyarakat. Pembagian peran itu sudah tertata dan mengakar di masyarakat. Kebijakan sekolah 8 jam dalam 5 hari yang focus di sekolah akan mencederai tatanan tersebut,” ujar Ketua Lesbumi NU Majalengka Drs Suheri. Justru menurutnya peran masyarakat lewat lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah dan pesantren harus ditingkatkan. Apalagi itu merupakan kearifan lokal yang mengokohkan tatanan sosial. Suheri menilai kampong atau wilayah yang memiliki madrasah cenderung lebih tertib, dan anak-anak mudanya terhindar dari penyakit masyarakat. Sementara full day school justru menjauhkan anak-anak dari kehidupan sosial. 8 jam berada di sekolah mungkin memudahkan pengawasan, namun anak-anak akan kehilangan kepekaan sosial. Dia membenarkan salah satu Nawa Cita adalah revolusi karakter bangsa, tetapi menerjemahkan dengan kebijakan sekolah 8 jam dalam 5 hari dinilai tidak realistis. “Menyeragamkan kebijakan atas kondisi masyarakat yang beragam bisa kontraproduktif dan malah membahayakan kebhinekaan. Kebijakan full day school cenderung hanya melihat satu lapisan masyarakat dan meniadakan realitas masyarakat yang lain. Karakter masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat pedesaan,” tuturnya. Kepala Bidang SMP Disdik Majalengka DR Heri Rahyubi MMPd menyampaikan penerapan full day school masih menunggu petunjuk teknis kementerian. Informasinya akan dibuatkan peraturan presiden namun hingga saat ini belum juga muncul. Sehingga kemungkinan sistem full day school belum diterapkan di semester ini, karena kegiatan belajar mengajar (KBM) sudah berjalan hampir satu bulan. (azs)
Kategori :