CIREBON- Penolakan rencana pembangunan Pusat Grosir Tegalgubug Cirebon (PGTC) menjadiperhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Oleh sebab itu, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon akan segera memanggil semua pihak yang terkait. Utamanya untuk mengetahui masalah apa yang terjadi di lapangan. \"Kita akan panggil pedagang Pasar Sandang Tegalgubug, masyarakat, dinas perdagangan dan perindustrian, dinas perizinan dan manajemen PGTC. Pemanggilan ini kami lakukan karena kami ingin tahu sedetail mungkin,” ujar Ketua Komisi II DPRD, R Cakra Suseno kepada Radar, Rabu (9/8). Politisi Gerindra itu mengatakan rencana pemanggilan itu akan segera dijadwalkan. Sebab, aksi penolakan rencana pembabangunan PGTC itu terus bergulir. Saat pertemuan nanti, pihaknya akan mempertanyakan kepada manajemen PGTC untuk mengetahui seperti apa konsep PGTC. “Sejauh ini belum mengetahui pasti konsep PGTC. Nanti kita kaji , apakah sesuai dengan regulasi atau tidak? Apakah memang seperti yang dikhawatirkan pedagang dan masyarakat. Itu akan kita kaji setelah ada audiensi,” terangnya. Dikatakan, jika memang hasil kajiannya nanti tidak sesuai regulasi, maka harus dibatalkan. Tapi, ketika sesuai aturan yang ada dan tidak berbenturan dengan regulasi, maka bisa diterima. \"Kalau sesuai regulasi, tentunya masyarakat sekitar maupun pemerintah daerah pun terbantu. Jangan sampai para investor yang datang malah ketakutan, enggan berinvestasi di Kabupaten Cirebon. Jadi akan kita kaji lagi supaya menjadi terang benderang,\" paparnya. Berbeda disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dapil II dari Fraksi PKB, H Sugiarto. Dia mengatakan PGTC harus ditolak. Anggota Komisi III itu menganggap site plan yang terdapat dalam brosur yang telah disebar, maka konsep PGTC seperti mal. Itu dikhawatirkan membunuh pasar yang sudah ada. \"Ini yang menjadi kehawatiran para pedagang. Saya yang menjadi wakil rakyat di sana tentu menolak rencana pembangunan PGTC,” singkatnya. (sam)
Kategori :