Lapindo Caplok APBN

MANADO - Semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jatim, masih mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. Lewat APBN 2011 dan 2012, pemerintah sudah mengucurkan dana Rp2,11 triliun untuk menanggulangi semburan lumpur yang menenggelamkan kawasan Porong dan sekitarnya itu. Dalam tahun anggaran 2013, jatah tersebut dinaikkan menjadi Rp 2,26 triliun. \"Alokasi anggaran itu masuk dalam anggaran infrastruktur APBN 2011, 2012, dan 2013,\" papar Yonathan S. Hadi, Kasubdit Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara Direktorat Penyusunan APBN Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, dalam seminar Perkembangan Ekonomi Terkini dan APBN 2013 di Hotel Aryaduta, Manado, kemarin (13/11). Menurut dia, jatah anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo lebih besar daripada alokasi anggaran untuk infrastruktur di daerah tertinggal (IDT). Dalam APBN 2012, pagu untuk IDT mencapai Rp1,15 triliun dan pada 2013 Rp2,05 triliun. Total anggaran untuk IDT yang dikelola Kementerian Daerah Tertinggal pada 2012 dan 2013 mencapai Rp3,20 triliun. Sementara itu, pagu APBN untuk lumpur Lapindo pada 2012 dan 2013 mencapai Rp3,79 triliun. Yonathan juga memaparkan, selain penanggulangan lumpur Lapindo, anggaran infrastruktur dalam APBN dialokasikan untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, BPKB Batam, serta BPKPB Sabang. Tapi, pagu anggaran semua badan itu lebih kecil daripada alokasi dana untuk lumpur Lapindo. Untuk tahun anggaran 2012 dan 2013, Basarnas mendapat Rp992,1 miliar dan Rp1,67 triliun. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu memperoleh pagu Rp268,2 miliar pada 2012 atau hanya 17,49 persen dibanding pagu untuk lumpur Lapindo. Pada 2013, mereka diberi pagu Rp399,6 miliar atau hanya 17,70 persen dari pagu lumpur Lapindo. Pagu anggaran untuk BPKPB Sabang pada 2013 hanya 17,38 persen dari alokasi dana untuk Lapindo. Sementara itu, pagu untuk BPKB Batam pada 2012 dan 2013 adalah Rp735,3 miliar dan Rp885 miliar. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado Vecky Masinambow menyatakan, dana APBN yang dialokasikan untuk Lapindo mengkhianati rasa keadilan masyarakat. Sebab, sudah jelas bahwa bencana itu terjadi karena kelalaian PT Lapindo Brantas dalam melakukan eksplorasi. \"Masyarakat sudah tahu, bencana itu akibat kegiatan PT Lapindo Brantas,\" ungkapnya. Dia lantas membandingkan pagu anggaran untuk Basarnas dan BNPB yang lebih kecil dibanding alokasi dana untuk lumpur Lapindo. \"Apakah wajar dan adil negara menanggulangi dampak atau bencana yang terjadi karena kegiatan korporasi?\" kata Vecky. (myw/jpnn/c5/nw)