FPKS Soroti Angka Kemiskinan, Target Pendapatan Daerah 2018 Rp2,96 Triliun

MAJALENGKA-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 mulai mendapat pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD, Senin siang (6/11). Sejumlah fraksi menyatakan apresiasi terhadap RAPBD 2018 seperti fraksi PDIP yang merupakan partai pendukung pemerintah, namun ada juga yang memberi kritik dan catatan terhadap RAPBD 2018 tersebut. Salah satunya fraksi PKS yang melihat arah kebijakan RAPBD 2018 tidak selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2014. Dalam menentukan prioritas pembangunan daerah merujuk pada pencapaian misi dan diselaraskan dengan 12 joint target, tetapi di APBD 2018 hanya diselaraskan dengan 6 joint target. APBD 2018 harus diselaraskan dengan 12 joint target sebelum ada perubahan RPJMD. “Kalau komposisinya seperti itu, target visi Majalengka pesimis bisa tercapai. Kami melihat setiap tahun permasalahan yang ada dalam APBD selalu sama, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Ini menunjukkan permasalahan yang ada tidak dapat diselesaikan, karena setiap kebijakannya selalu sama setiap tahun. Oleh karena itu harus ada langkah kebijakan yang revolusioner yang harus dilakukan di tahun 2018, jangan copy paste,” ujar ketua Fraksi PKS H Humed SAg. PKS juga mempertanyakan keseriusan pemkab dalam pelaksanaan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah tahun 2018. Hal ini bisa dilihat sebagai contoh kebijakan optimalisasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan investasi, kebijakan ini dilaksanakan tetapi justru banyak keluhan yang datang dari pengusaha tentang sulitnya mendapatkan izin usaha. “Selama tahun 2012 sampai tahun 2016 jumlah masyarakat miskin hanya berkurang 25.697 orang, atau 15 persen dari 169.800 orang. Ini merupakan hasil yang belum maksimal, sehingga tahun 2018 harus fokus pada program pengurangan kemiskinan,” sebutnya. Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Doni Rambitan, lebih banyak mengapresiasi kebijakan penganggaran yang dilakukan Pemkab Majalengka yang tertuang dalam RAPBD 2018. Diantaranya dari segi pendapatan daerah yang naik 12,43 persen dibanding tahun 2017, sehingga rencana pendapatan daerah di 2018 secara keseluruhan mencapai Rp2,964 triliun. Kemudian dari segi belanja daerah, FPDIP mengapresiasi kenaikan belanja daerah hingga 11,56 persen dari tahun sebelumnya. Sehingga direncanakan total belanja daerah pada tahun 2018 nanti mencapai Rp2,988 triliun. “Kenaikan rencana belanja daerah ini terutama untuk belanja langsung, selaras dengan amanat yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018,” paparnya. (azs)