ADD Belum Cair, Kuwu Terpaksa Cari Pinjaman

MAJALENGKA – Sejumlah kepala desa dan pamong desa di Kabupaten Majalengka mengaku kelimpungan, karena alokasi dana desa (ADD) dari Pemkab Majalengkabelum cair. Seperti yang dikeluhkan Kuwu Burujul Kulon Kecamatan Jatiwangi, Ujang Khoerul Ikhsan. Dirinya merasa terbebani dengan kondisi perangkat desa yang hingga kini belum mendapatkan ADD. “Untuk memenuhi operasional dan kebutuhan para pamong desa, saya terpaksa mencari dana talangan dan pinjaman kepada pihak ketiga. Kami sangat berharap dana ADD segera bisa dicairkan,” harapnya. Menurutnya, Selasa (77/11) pukul 13.00 para kuwu di Kecamatan Jatiwangi mendapat undangan dari camat untuk  pembahasan ADD tahun 2017. Dia berharap undangan tersebut membawa kabar baik tentang kejelasan pencairan ADD. Saat ditanya soal pembayaran Pajak Bumi dan  Bangunan (PBB), Ujang  mengakui dari pagu Rp1 miliar lebih baru tertagih 30 persen. Ujang menyambut posiif rencana pengurangan tagihan PBB sebesar 40 persen. Hal senada diungkapkan Kuwu Karyamukti Kecamatan Panyingkiran, Moch Bunyamin Khan. Para kades dan pamong desa menjerit dan kelimpungan, karena ADD belum juga dicairkan Pemkab Majalengka. Dirinya juga harus meminjam puluhan juta untuk kebutuhan operasional desa dan para perangkat desa. “Kami sangat berharap pencairan ADD segera dilaksanakan,” ujarnya. Belum cairnya ADD juga dikeluhkan para petugas sub Pos KB Desa. Menurut seorang petugas Pos KB Desa di Kecamatan Palasah,  Eti  Suherti, belum cairnya dana ADD mengganggu kinerja dan semangat para pamong desa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk berimbas kepada para petugas Pos KB Desa yang melakukan pendataan masyarakat. “Kami tidak tahu apakah tugas kami melakukan pendataan warga miskin diberi honor atau tidak, yang pasti kami berharap agar dana ADD segera cair,” pintanya. Sebelumnya, Kabag Tata Pemerintahan Setda Majalengka Rachmat  Gunandar SSTP MSi menyatakan ADD belum  dicairkan karena administrasinya masih diproses.  Saat ini UMK Majalengka mencapai Rp1,5 juta per bulan. Bupati ingin menaikkan penghasilan perangkat desa, sehingga ada wacana perampingan perangkat desa. Namun banyak desa yang keberatan dengan wacana tersebut. “Struktur perangkat desa yang ada sedang dikaji dan dievaluasi, sehingga ada solusi untuk peningkatan pendapatan perangkat desa,” ujarnya. Sumber ADD itu dari APBD Kabupaten Majalengka dan salah satunya pemasukan dari PBB, yang saat ini masih belum mencapai target yang diharapkan. Rachmat meminta para kades bersabar, karena tengah menyelesaikan administrasi dan mencari solusi terbaik untuk  segera mencairkan ADD. Berbeda dengan dana desa untuk infrastruktur, ADD dialokasikan untuk penghasilan dan peningkatan kinerja kepala desa dan perangkatnya. “Kami berharap para kades beserta perangkat desa bersabar menunggu proses administrasi, dan solusi terbaik agar pencairan ADD segera direalisasikan,” katanya. (ara)