CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) akan terus melakukan penataan drainase atau saluran air yang ada. Pemeliharaan drainase menjadi salah satu upaya untuk mencegah banjir di Kota Cirebon. Sekretaris DPUPR, Ir Yudi Wahono DESS menyatakan, penyebab utama genangan air yang kerap terjadi di Kota Cirebon karena sejumlah saluran air tersumbat. Sampah-sampah telah menyumbat saluran drainase ditambah sendimentasi yang mencapai lebih dari 50 persen. Sehingga air sulit bergerak mengalir dengan deras sampai genangan air di badan jalan bahkan lingkungan permukiman tidak dapat dihindarkan. \"Saluran kurang lancari, air tidak bisa mengalir. Penyebabnya setelah kita cek lapangan bahwa karena sedimentasi pasir dan lumpur, juga sampah yang menghambat itu,\" ujar Yudi, kepada Radar, Selasa (9/1). Sedimentasi itu, kata Yudi, bisa dinormalisasi dengan cara pengerukan. Ada alat berat khusus yang digunakan untuk itu. Selain sedimentasi, permasalahan lainnya yang menyumbat saluran air adalah sampah. Masalah ini sudah akut dan harus segera dituntaskan. Bila tidak ingin banjir terus menerus mendera Kota Cirebon, Yudi meminta semua elemen berpikir keras dan bersinergi untuk menyelesaikan masalah sampah ini. \"Ke depan ada rencana Dinas Lingkungan Hidup bikin perda soal sampah. Nah nanti kita bisa kerjasama untuk itu, khusus soal penangan sampah yang ada di drainase,\" jelasnya. Pihaknya menyampaikan, sampah yang tidak terkelola dengan baik menjadi salah satu penyebab meningkatnya pencemaran air, tanah, udara dan dapat meningkatkan potensi banjir. Sedangkan, drainase yang merupakan salah satu fasilitas yang sangat penting sebagai sebuah komponen sistem dalam perencanaan infrastruktur perkotaan. Dalam arti lain, sistem drainase yang dibangun mesti dapat mengontrol pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada saat musim penghujan. Sistem drainase perkotaan yang baik akan mewujudkan kebutuhan warga untuk mendapatkan kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat. \"Selain normalisasi drainase, kita juga perlu pelebaran dimensi di beberapa saluran,\" katanya. Mengenai sejumlah titik yang kerap tergenang usai hujan, Yudi menyampaikan bahwa sudah ada beberapa upaya yang dilakukan. Seperti pemasangan box culvert di Jl Cipto. Untuk permasalahan di titik lainnya, seperti Jl Terusan Pemuda, Yudi tak menyangkal bahwa kawasan tersebut kerapkali tergenang. \"Yang di Terusan Pemuda itu karena kontur tanah lebih rendah, memang perlu bikin saluran baru lagi atau sodetan,\" ungkapnya. Terlepas dari itu, kata Yudi, masalah genangan bukan hanya semata-mata tugas pemerintah saja, tetapi semua pihak. Perlu adanya sinergi antara masyarakat, swasta dan pemerintah dalam menjaga lingkungan sekitar. Hal yang paling sederhana namun dampaknya luar biasa itu tidak membuang sampah sembarangan. Pasalnya, tidak bisa dipungkiri kurang optimalnya drainase atau sungai yang ada diakibatkan oleh sampah yang menyumbat. \"Genangan ini memang perlu sinergi antara pihak pemerintah, masyarakat dan swasta. Terutama pentingnya menjaga lingkungan, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kuncinya sangat sederhana,\" katanya. Di lain pihak, Komisi II DPRD tak sepenuhnya sepakat dengan asumsi drainase tersendat oleh sampah. Ketua Komisi II DPRD, Ir Watir Syahriar mencontohkan saluran di Jl Terusan Pemuda. Kondisi di kawasan itu memang perlu perbaikan dan perubahan alur air. “Dari Jl Terusan Pemuda, harusnya itu disambung ke kantor RRI dan SPBU Bima. Tapi untuk itu harus ada koordinasi dulu. Karena itu masuk wilayah perbatasan juga,\" ujar Watid, Senin (8/1). Menurut dia, masalah drainase Jl Terusan Pemuda juga terjadi di Jl Stadion Bima. Genangan kerap terjadi di akses pintu masuk karenan kiriman dari saluran di samping pusat perbelanjaan Giant. Kemudian terkumpul di depan akses masuk stadion. Masalah lainnya ialah drainase di Jl Stadion Bima daya tampung yang tidak mencukupi membuat air keluar dari drainase dan tumpah ke jalanan. Saat hujan, jalanan di sini menjadi seperti sungai. \"Nah ini makanya perlu disinkronkan dengan pihak lain, itu perbatasan, perlu komunikasi dengan pemda kabupaten juga,\" katanya. Untuk pemeliharaan saluran air, lanjut Watid, memang bukan hal yang mudah. Selain memerlukan biaya yang tidak sedikit, juga butuh tenaga yang ahli di bidangnya. \"Itu pekerjaan yang spesifik ya, tidak bisa sembarang orang. Perlu biaya yang cukup besar juga,\" ujarnya. Watid menyarankan DPUPR berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Termasuk mengajukan dana alokasi khusus (DAK) untuk perbaikan drainase secara keseluruhan. (mik)
Kategori :