JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik habis proses yang dijalankan partai politik dalam mencari calon pemimpin dalam Pilkada Serentak 2018, dalam diskusi bertajuk \"Berebut Kuasa di Tanah Jawa\" yang diadakan Voxpol Center, di Bumbu Desa Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (11/1). Dia menyatakan bahwa partai politik (parpol) seharusnya menjadi tempat melakukan kaderisasi, sekolah politik bagi para calon pemimpin. Dengan begitu, parpol akan selalu mencalonkan kadernya sebagai pemimpin di daerah hingga nasional. \"Cuma itu hanya mungkin terjadi bila dilakukan sejak awal. Yang saya sayangkan ini lubang yang perlu ditutup,\" kata Fahri dalam diskusi yang dihadiri pembicara lain seperti Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira, Sekjen NasDem Johnny G Plate, Waketum Demokrat Roy Suryo, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago. Dalam konteks menghadirkan calon pemimpin, katanya, rakyat harus mengetahui siapa figur yang akan diusung parpol sejak awal. Tapi dalam nyatanya publik tidak punya banyak waktu mengenal orang-orang yang akan dipilih untuk memimpin, baik sebagai bupati, walikota, maupun gubernur. Hal itu, menurut politikus asal NTB ini, tidak lepas dari keidakdisiplinan parpol dalam melakukan kaderisasi. \"Bahkan ada calon yang ditemukan beberapa menit sebelum dicalonkan. Ini kayak rekrutmen tenaga kerja, bukan rekrutmen calon walikota, calon bupati, calon gubernur dan calon presiden. Ini bukan rekrutmen pegawai,\" tutur Fahri. Cara-cara ini pula yang menurutnya membuka peluang terjadinya transaksi, hingga politik dagang sapi yang merupakan awal dari korupsi. Apalagi ditambah dengan pembiayaan politik yang tidak jelas. Praktik jual beli kursi pun menurutnya harus dihindari. \"Itu temuan dan harus diatasi sekarang. Saya dengar satu kursi DPRD lima M (miliar-red), ini yang terdengar. Ini harus diselesaikan, ini awal. Istilah kembali modal tidak dikenal di politik,\" tegasnya.(fat/jpnn)
Kategori :