IMM Ajak Para Mahasiswa Kawal Pilkada Kuningan 2018

KUNINGAN–Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Kuningan mengajak para mahasiswa di Kuningan untuk bersama-sama mengawal Pilkada yang akan digelar 27 Juni 2018. Ajakan itu disampaikan Ketua IMM Kuningan Ilva Fahrurraji sebagai seruan agar Pilkada Kuningan sebagai Pilkada yang bermartabat. “Kami mengajak para mahasiswa di Kuningan untuk tidak berdiam diri dalam perhelatan demokrasi kali ini. Selain menyalurkan suara, mahasiswa punya kewajiban sosial dan moral untuk ikut mengawasi dan memastikan Pilkada di Kuningan yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 sebagai pilkada yang bermartabat,” ajak Ilva, kemarin (12/1). Dikatakan, Pilkada serentak 2018 membawa sejumlah harapan baru bagi masyarakat, khususnya Kuningan. Dunia politik pun tidak lepas dari euforia tersebut, apalagi 2018 menjadi pembuka tahun politik di Indonesia. Tercatat ada 171 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak Juni mendatang, termasuk salah satunya Kabupaten Kuningan. “Bagi parpol, ini menjadi ajang pemanasan menuju pilpres yang akan digelar 2019 nanti,” kata Ilva. Sebelum mendaftar ke KPU, lanjut dia, sejumlah partai politik sudah menyiapkan kader mereka, bahkan ada yang sudah mendeklarasikan pasangan untuk bertarung dalam Pilkada. Pilkada serentak menurutnya harus mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki komitmen kenegaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila. “Pilkada tak sebatas mempertahankan dan merebut kekuasaan, namun Pilkada sebagai salah satu instrumen demokrasi mestilah dipersepsikan secara positif. Tujuannya untuk memilih pimpinan daerah yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ilva. Menurutnya, kepala daerah atau wakil kepala daerah terlahir sebagai amanat dari rakyat agar rakyat dipimpin dengan benar dan adil. Amanat tersebut merupakan kehormatan yang mesti dijaga, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan diri dan kelompok. “Yang melekat dalam diri kader IMM, tentunya akan ikut serta mewujudkan demokrasi yang bersih sesuai amanah undang-undang nomor 7 tahun 2017. Bagi kami, wajib hukumnya mengajak masyarakat membumikan politik santun dan bernilai, bukan politik yang haus karena kursi kekuasaan semata,” ajaknya lagi. (muh)