Majalengka Target Kumpulkan Zakat Profesi Rp 10 Miliar Per Tahun

MAJALENGKA – Pemerintah pusat baru berencana menghimpun dana zakat profesi dari gaji bulanan seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang beragama Islam. Namun kebijakan tersebut sudah diterapkan di Pemkab Majalengka sejak tahun 2014. Bahkan hasil penghimpunan zakat profesi tersebut terus digenjot hingga bisa mencapai Rp 10 miliar per tahun. Bupati Majalengka Sutrisno menjelaskan, tahun 2014 lalu dia telah membuat keputusan bupati terkait optimalisasi pengumpulan dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Majalengka. Metode yang dilakukan, menghimpun zakat profesi dari gaji PNS yang telah mencapai nishab. Baznas bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan. “Setiap tahun, zakat profesi di Majalengka yang terkumpul rata-rata Rp 8 miliar. Kami targetkan tahun ini Rp 10 miliar. Desember 2017 zakat profesi yang terkumpul dari seluruh PNS di lingkungan Pemkab Majalengka sekitar Rp 490 juta,” kata Sutrisno, Rabu (7/2). Nilai itu kemudian ditambah zakat profesi dari para PNS di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majalengka sekitar Rp 190 juta. Nilai itu dikumpulkan setelah Kemenag Majalengka memberlakukan kebijakan serupa tiga bulan terakhir 2017. “Bagi daerah dengan fiskal yang masih rendah seperti Majalengka, cukup sulit meningkatkan PAD secara signifikan. Sementara kebutuhan melayani masyarakat terhitung luar biasa. Zakat ini sebagai sumber dana masyarakat berkarakter sama dengan fiscal, yang pemanfaatannya diyakini terus mengikis kesenjangan sosial dan perekonomian masyarakat,” paparnya. Ketua Baznas Kabupaten Majalengka, Agus Yadi Ismail MSi membenarkan zakat profesi di Kabupaten Majalengka tahun ini ditarget sekitar Rp 10 miliar. Dia meyakinkan pemanfaatan zakat profesi transparan dan menerapkan filterisasi, atau warga yang layak dibantu masuk dalam kategori asnaf mustahik penerima zakat. “Ke depan, kami berencana membangun rumah sakit tipe kecil. Sejumlah program yang kami salurkan terus dievaluasi. Jangan sampai ada proses verifikasi yang terlewat, karena seluruh penerima manfaat harus benar-benar valid statusnya jangan sampai salah sasaran,” imbuhnya. (azs)