Hasil Penetapan Sudah Final

PDIP: 15 Ribu Kader Tak Masuk DPT BANDUNG- Rapat pleno rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat, Selasa (15/1). Hasil penetapan bersifat final dan tidak bisa diubah lagi. \"DPT tidak bisa diubah lagi. Hari ini kan terakhir untuk perbaikan,\" kata Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat di Kantor KPU Jabar. Menurut dia, kalau ternyata ada warga yang punya hak pilih tapi tidak masuk dalam DPT, yang bersangkutan otomatis tidak bisa mencoblos saat pilgub nanti. \"Di undang-undang, seseorang kan bisa menggunakan hak pilihnya kalau terdaftar di DPT,\" tandasnya. Disinggung apakah warga yang tidak ada dalam DPT bisa menggunakan KTP agar bisa mencoblos, Yayat menegaskan tidak. Sebab menurutnya, kebijakan Pilgub Jabar berbeda dengan Pilpres 2009 di mana warga yang tak masuk DPT bisa mencoblos dengan menggunakan KTP. \"Keputusan MK soal penggunaan KTP itu hanya berlaku untuk pilpres, bukan untuk pemilukada,\" tuturnya. Proses penetapan DPT sendiri sudah dilakukan di PPS dan KPU kabupaten/kota. Setelah ditetapkan di sana, proses perbaikan DPT berlangsung hingga kemarin. Pengusulan perbaikan bisa dilakukan masyarakat dan parpol dengan disertai surat rekomendasi dari panwaslu setempat untuk ditetapkan hari ini. Terkait penetapan DPT, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengklaim, telah menemukan sekitar 15 ribu orang di Jabar tak masuk DPT yang sudah ditetapkan di tingkat PPS dan KPU kabupaten/kota. “Mereka tersebar di 11 kabupaten/kota. Yang enggak masuk DPT itu ada di kisaran 10-15 ribu dari 11 daerah di Jabar,\" kata Wakil Koordinator Media Center Paten (Rieke Dyah Pitaloka-Teten Masduki), Waras Wasisto. Jumlah sebanyak itu justru bukan masyarakat luas, mereka merupakan kader dan simpatisan PDIP. \"Jadi jumlah orang yang tidak terdaftar dalam DPT, kemungkinan lebih banyak,\" ungkapnya. Keberatan dengan banyaknya kader dan simpatisan PDIP yang tidak masuk DPT, PDIP melakukan protes ke KPU setempat. \"Kita protes dan sampaikan nama-nama yang tidak masuk dalam DPT agar dimasukkan dalam DPT,\" tegasnya. Dijelaskannya, sekitar 15 ribu yang tidak masuk dalam DPT itu tersebar di 11 daerah di antaranya Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Cianjur. \"Yang terbanyak enggak terdaftar itu di Kabupaten Cianjur, jumlahnya sekitar lima ribu orang,\" bebernya. Sementara itu, Nining Watiningsih, istri Ketua DPD Partai Demokrat, Iwan Sulandjana dikabarkan tidak masuk dalam DPT yang sudah ditetapkan di tingkat PPS dan KPU kabupaten/kota. Selain Nining, Ketua Tim Koalisi Babarengan, Didin Supriadin dan istrinya juga tidak masuk dalam DPT. \"Selain istri Pak Iwan, saya juga enggak masuk daftar, istri saya juga,\" kata Didin, saat ditemui di Kantor KPU Jabar. Pihaknya sudah mengajukan protes ke KPU Jabar. Setelah itu, pihaknya juga mengajukan protes ke PPS dan KPU setempat, tepatnya KPU Kabupaten Bogor. \"Domisili saya dan Pak Iwan kebetulan sama-sama di Bogor,\" ucapnya. Didin berharap, ia dan istrinya, serta istrinya Iwan Sulandjana masuk dalam DPT, karena proses pengajuan agar masuk dalam DPT sudah diajukan. \"Sekarang kita belum tahu apakah sudah terdaftar di DPT atau belum,\" ungkapnya. Meski tidak punya data resmi berapa yang tidak masuk DPT, Didin menduga, banyak orang yang punya hak pilih tapi tidak masuk DPT. Apa yang terjadi pada Didin dan istri Iwan Sulandjana, menurutnya, hanya contoh kecil. \"Yang jelas kita menemukan banyak nama ganda, yang sudah meninggal juga masih ada yang terdaftar di DPT,\" papar Didin. (ors/jpnn)