Laporan Aliran Dana PDAM Usai Lebaran

KEJAKSAN - Laporan Badan Kehormatan DPRD Kota Cirebon mengenai hasil penyelidikan terhadap dugaan aliran dana dari direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada unsur pimpinan DPRD, ternyata belum ditindaklanjuti. Bahkan, Wakil Ketua DPRD, Edi Suripno SIP, mengaku belum mendapatkan laporan formal. “Kalau formal ke saya sih belum, tapi setahu saya laporannya memang langsung ke ketua. Tapi, kalau ada tindaklanjut pasti unsur pimpinan akan diajak bicara,” ujarnya kepada Radar, belum lama ini. Sepengetahuan dirinya, laporan tersebut memang sudah disampaikan BK ke Ketua DPRD, Drs Nasrudin Azis SH. Soal belum adanya tindak lanjut, Edi menduga belum adanya waktu yang dialokasikan. Sebab, agenda DPRD sebelum Lebaran memang sangat padat, sehingga kemungkinannya bakal dibahas setelah Lebaran. “Tunggu saja setelah Lebaran. Kalau ada tindaklanjut, pasti seluruh unsur pimpinan DPRD diberitahu, meskipun laporan formalnya memang masuk melalui ketua dewan,” katanya. Soal laporan tersebut, Edi sendiri belum mengetahui isinya. Sehingga dia menolak untuk bicara panjang lebar. Hal serupa juga dilakukan Wakil Ketua DPRD, Soenarko Kasidin. Baru-baru ini yang bersangkutan juga enggan membuka apa saja temuan BK dari hasil penyelidikannya, baik kepada internal DPRD ataupun kepada eksternal DPRD. “Pokoknya laporannya sudah diserahkan kepada ketua. Kalau mau tahu silakan ke ketua dewan saja langsung. Soal tindaklanjutnya juga beliau yang berhak mengambil keputusan,” tuturnya. Sementara itu, pelapor adanya dugaan aliran dana dari direksi PDAM ke Komisi B, Muhamad Rafi SE, menyebut kalau penyelidikan yang dilakukan BK hingga proses tindaklanjutnya sangat lamban. Apalagi kalau proses tindaklanjutnya dibenturkan dengan permasalahan waktu yang dijadikan tameng untuk mengulur-ngulur proses penyelidikannya. “Khawatirnya masyarakat jadi lupa masalah ini. Hemat saya, untuk persoalan seperti ini tidak bisa disepelekan dan layak jadi prioritas. Mestinya, sebelum Lebaran juga sudah ada hasilnya apakah terbukti atau tidak dugaannya,” beber aktivis Jaringan Masyarakat Sipil (Jams) ini. Rafi menduga, hasil penyelidikan yang dilakukan BK tidak lebih dari formalitas. Kemungkinan hasilnya sama dengan penyelidikan yang sempat dilakukan unsur pimpinan DPRD yang selesai dengan hanya mendengarkan bantahan dari masing-masing pihak. Dalam kasus tersebut, lanjut dia, kompetensi BK mendapatkan ujian, sebab data yang diberikan kepada BK semuanya sudah matang dan tidak diragukan lagi keasliannya. “Kalau sampai tidak terbukti, saya mau tahu alasannya apa. Data yang saya berikan sudah sangat akurat,” tegasnya. (yud)