Pedagang Beri Kontribusi ke Pemerintah dan Pengusaha CIREBON - Pengusiran pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Tentara Pelajar tahun 2009 lalu, masih menyisakan luka mendalam bagi para pedagang. Karena itu, para PKL di Jalan Samiaji berharap kejadian serupa tidak bakal terulang. Hal ini disampaikan aktivis PKL Kota Cirebon, Mat Rambo kepada Radar, Senin (28/1). Mat Rambo menerangkan kejadian pengusiran PKL di Jalan Tentara Pelajar pada 2009 lalu, menyisakan kepiluan yang mendalam. “Masih membekas di hati para PKL,” ucapnya. Berkaca pada kejadian tersebut, ia berharap tidak terulang kembali pada PKL di Jalan Samiaji, maupun PKL lainnya di Kota Cirebon. Menurutnya, PKL memberikan kontribusi besar bagi pemerintah dan juga pengusaha. Sebab karyawan yang berada di sekitar Jalan Samiaji, lebih memilih makan di warung PKL Jalan Samiaji. Sebab tidak mungkin para karyawan itu makan di restoran mahal dengan gaji tidak jauh dari UMR. “Keberadaan PKL di Jalan Samiaji tidak bisa serta merta dipindahkan atau digusur,” tegasnya. Sebab nasib pedagang dan keluarganya dipertaruhkan. Jika PKL di Jalan Samiaji kembali digusur, hal itu akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di tengah masyarakat Kota Cirebon. Ketua Forum PKL Kota Cirebon, Dudu Badrudin menambahkan, PKL memiliki hak yang sama untuk hidup layak dan memenuhi kebutuhan keluarga. Harus ada solusi terbaik untuk melakukan penataan kembali. Menurutnya, sepanjang keberadaan PKL tidak mengganggu, keberadaannya bisa dipertahankan. Sebaliknya, jika dirasa mengganggu dan melanggar, pemerintah bisa melakukan penataan. Syaratnya tidak merugikan konsumen dan masyarakat dalam mendapatkan hak menggunakan jalan dengan baik dan layak. “Jika karena keberadaan PKL di Jalan Samiaji kemudian jalanan menjadi macet, itu harus ditinjau ulang dan ditata,” usulnya. Dudu menegaskan PKL di Jalan Samaji jangan sampai digusur secara brutal dan tidak baik. Sebab penggusuran di Jalan Tentara Pelajar saat itu, masih menyisakan kepiluan bagi mereka. Dudu berharap agar ada solusi terbaik untuk PKL di Jalan Samiaji. “Kami mengetahui, kalau mau jujur, memang melanggar. Tapi, kami harus menghidupi keluarga kami. Ini tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan lahan, juga tanggung jawab pengusaha,” paparnya. Saat ini, lanjut dia, untuk mendapatkan pekerjaan relatif susah. Para PKL, bagaimanapun juga menjadi tulang punggung keluarganya. Bisa dibayangkan, lanjut Dudu, jika PKL di Jalan Samiaji tidak diperkenankan lagi berdagang di tempat itu. Berapa keluarga yang akan merana dan menderita. Secara tidak langsung, hal itu akan menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial di masyarakat. Dudu mendesak pemerintah untuk menyediakan lahan khusus PKL yang tertata dan memiliki nilai jual. “Kami meminta dengan tegas, nasib PKL harus diperhatikan,” tegasnya. (ysf)
Kategori :