KEJAKSAN - Anggaran makan dan minum (mamin) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Cirebon tahun 2013 yang hampir mencapai Rp1 miliar, sementara anggaran posyandu hanya Rp100 ribu per bulan, dikritisi beberapa aktivis mahasiswa.
Aktivis Gemsos, Tri Utomo menilai kesenjangan anggaran di atas sangat ironis. Menurutnya, ketika kepentingan masyarakat harus menjadi yang utama, namun ini justru anggaran mamin wali kota yang mengalami kenaikan cukup signifikan. \"Ini sudah menunjukkan bahwa pemimpin yang ada tidak lagi mewakili kepentingan rakyat,\" katanya kepada Radar, kemarin.
Tri membeberkan, berdasarkan instruksi presiden RI No 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, poin ketujuh sudah jelas menyatakan bahwa pemerintah harus menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan ataupun kehidupan pribadi. Penghematan pada penyelenggara kegiatan pun harus dilakukan. \"Artinya, bila melihat dari realita yang ada, pemerintah kota Cirebon sudah melakukan pemborosan keuangan negara,\" kritiknya.
Aktivis mahasiswa dari Basis Kota Cirebon, Kris Herwandi menambahkan, prioritas kebijakan anggaran benar-benar tidak berpihak pada rakyat. Bila anggaran posyandu hanya Rp100 ribu per bulan, pihaknya mempertanyakan kualitas asupan nutrisi yang diberikan untuk para balita. Sebab Rp100 ribu per bulan, tidak bisa mencukupi untuk sekitar 50 hingga 100 balita di masing-masing posyandu.
\"Anak-anak sebagai harapan bangsa itu kan gizi dan kesehatannya harus bisa terpenuhi serta terjamin dengan baik. Tapi kalau sekarang seperti ini, mau bagaimana?\" ucapnya.
Kesenjangan anggaran ini, lanjut dia, sama saja dengan menghambat pembangunan manusia atau SDM. \"Seharusnya pembangunan manusia itu jadi prioritas dan anggarannya juga tidak sekecil ini. Pemkot bukan hanya gagal, tapi juga memang tidak punya tujuan ke mana arahnya kota ini, karena tidak punya prioritas,\" jelasnya.
Kris menegaskan alangkah lebih bijak bila anggaran mamin diperuntukkan ke bidang kesehatan. \"Saya rasa Pak Wali kota sudah sehat dibandingkan anak-anak miskin kota,\" sindirnya.
Salah satu warga Sunyaragi, Asep (30), merasa prihatin dengan minimnya anggaran untuk posyandu. \"Bagaimana bisa untuk makanan tambahan hanya diberi Rp100 ribu sebulan, sementara anak-anak (yang datang ke posyandu, red) lebih dari 50 orang?\" tandasnya.
Sebelumnya, Kabag Umum Setda Kota Cirebon, Muhamad Taufan Barata SSos membeberkan, pada tahun 2012 anggaran mamin Setda Kota Cirebon Rp865 juta. Termasuk biaya snack untuk wali kota, wakil wali kota dan sekda masing-masing Rp500 ribu per bulan. Tahun 2013, anggaran mamin bertambah menjadi hampir Rp1 miliar, tepatnya Rp994,3 juta. Termasuk penambahan anggaran snack di meja wali kota, wakil wali kota, dan sekda menjadi Rp750 ribu/bulan. (kmg)