Keputusan Unsur Pimpinan Pincang
KEJAKSAN- Kekosongan posisi pelaksana tugas ketua DPRD Kota Cirebon sepertinya disengaja oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat. Ketua Fraksi Partai Demokrat, Drs Cecep Suhardiman SH MH memprediksi, DPP sepertinya tidak akan menetapkan posisi plt. “Karena berdasarkan keputusan DPP tidak ada pengganti, yang artinya ya tidak ada plt,” ujarnya, saat dihubungi via sambungan telepon, Minggu malam (10/2).
Cecep mengungkapkan, saat ini Partai Demokrat tinggal menunggu hasil pemilihan wali kota saja. Bila dalam pemilihan tersebut Drs Nasrudin Azis menang, maka DPP baru akan menunjuk pengganti ketua DPRD definitif. “Sekarang tinggal tunggu pemilihannya saja. Lihat saja kalau Pak Azis menang, ya langsung, tidak ada plt. Sekarang kan sudah sisa 14 hari lagi menjelang pilkada,” katanya.
Terkait kerugian politik yang diterima Partai Demokrat, Cecep tak mau berkomentar banyak. Yang jelas, lanjut dia, keputusan DPP untuk meniadakan plt sudah penuh pertimbangan. “Itu kan kebijakannya ada di DPP, mungkin mbak bisa telepon Pak Herman (Herman Khaeron). Karena pasti ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk mengambil kebijakan itu,” lanjutnya.
Teprisah, Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, Djoko N Poerwanto berpendapat, belum ditunjuknya plt adalah salah satu kelemahan dan kesalahan partai. Sebab, posisi pimpinan sangat penting. Dengan tidak adanya plt, itu membawa pada keputusan pimpinan yang tidak komprehensif, lantaran hanya berdasarkan dari dua pimpinan, yakni Wakil Ketua DPRD Edi Suripno SIP MSi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI), dan Plt Wakil Ketua DPRD Lili Eliyah SH MM dari Partai Golkar.
“Ini kerugian Partai Demokrat tidak menujukkan plt. Demokrat sudah kehilangan napas politiknya. Keputusan pimpinan tidak komprehensif apabila hanya dari dua orang itu, karena tidak ada yang merepresentasi dari Pak Azis,” jelasnya.
Dikatakan Djoko, DPP kelihatannya sengaja mengosongkan posisi plt ketua DPRD. Sebab, kalaupun sekarang ditetapkan plt, hal itu dirasa sudah sangat terlambat. “Sudah terlambat, seharusnya sebelum APBD ditetapkan, sekarangkan nafas politik kita tidak ada. Pada pengambilan keputusan pun pincang,” tandasnya.
Diakui Djoko, internal Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat, selama ini sudah sering menanyakan terkait penunjukan plt kepada DPP. Namun, Djoko melihat ada keraguan di pihak pimpinan untuk menunjuk plt. “Seharusnya saat itu segera ditentukan. Siapa pun nanti yang jadi plt, memang pasti ada pro dan kontra. Tapi yang jelas kan kita tidak akan pincang dan kehilangan momen saat penyusunan APBD. Momen kita itu kan APBD, karena APBD menunjukkan perform kinerja DPRD,” tukasnya.
Kinerja DPRD Semakin Menurun
Terkena Imbas Pilwalkot, Penunjukan Plt Tak Jelas
KEJAKSAN- Penunjukkan pelaksana tugas ketua DPRD Kota Cirebon tak kunjung jelas. Pasalnya, sudah dua bulan ini, posisi unsur pimpinan tersebut kosong lantaran Drs Nasrudin Azis mencalon diri menjadi wakil wali kota.
Anggota DPRD asal Partai Demokrat, H P Yuliarso BAE mengatakan, secara kelembagaan kekosongan ketua tidak berdampak signifikan. Lantaran tugas yang ada bisa ditangani dengan baik oleh dua wakil ketua yang ada. Namun, secara kewibawaan partai, jelas sangat merugikan. Partai Demokrat yang merupakan partai pemenang, justru hanya bisa jadi penonton, tidak menjadi pemimpin rapat.
“Kalau untuk kinerja ya tetap berjalan seperti biasa. Tapi secara wibawa partai, jelas ada dampaknya. Selama ini rapat-rapat dipegang oleh PDIP (Wakil Ketua DPRD, Edi Suripno SIP MSi, red), padahal kita sebagai partai pemenang dan akhirnya hanya jadi penonton,” ujar dia, kepada Radar, Minggu (10/2).
Hal inilah, lanjut Yuliarso, yang seharusnya menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk segera membuat rekomendasi penunjukan plt. “Menurut saya, seharusnya DPP segera membuat rekomendasi untuk ketua DPRD. Siapa pun itu, yang pasti keputusan partai itu yang terbaik,” tuturnya.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Drs Yayan Sopian MSi menyangkal, kekosongan posisi ketua berdampak signifikan pada kinerja DPRD. Karena, keberadaan dua wakil ketua saat ini sudah cukup mampu melaksanakan tugas dengan baik. “Yang terpenting adalah bagaimana kelengkapan DPRD khususnya komisi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya,” jelasnya.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Andi Riyanto Lie SE justru berbeda pendapat. Menurutnya, kekosongan ketua berpengaruh pada kinerja lembaga. Ditambah lagi, hampir semua anggota DPRD disibukkan dengan pemilihan wali kota. “Sedikit banyak kekosongan kursi ketua DPRD pasti akan berpengaruh pada kinerja DPRD, biarpun pimpinan DPRD juga bersifat kolektif kolegial. Tapi di sisi lain juga kita harus menghargai keputusan Demokrat yang tidak menunjuk plt ketua. Karena pasti mereka punya pertimbangan tersendiri,” ujarnya.
Andi membeberkan, saat ini, anggota DPRD berada di posisi dilematis, karena di satu sisi mereka bertanggung jawab kepada rakyat, sementara di sisi lain, mereka juga harus turut aktif dalam pesta demokrasi pemilihan wali kota atau gubernur. “Ini menjadi dilema, memang ada pengaruhnya, tapi bukan berarti terbengkalai. Namun hanya ritmenya melambat,” tandasnya. (kmg)
Tags :
Kategori :