Bupati Soroti TNGC, Pemkab Kuningan Ingin Kelola Gunung Ciremai

KUNINGAN-Secara geografis, sebagian Gunung Ciremai masuk wilayah Kabupaten Kuningan. Sebelum ditangani Badan Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), masyarakat di sekitar lereng Gunung Ciremai dengan mudah masuk dan memanfaatkan lahan di zona yang disudah disiapkan untuk dimanfaatkan. Itu berlangsung ketika kawasan Gunung Ciremai berada dalam pengelolaan Perum Perhutani. Bahkan kala itu ada program yang dikembangkan Perhutani yakni Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Tapi pasca dikelola BTGC, akses masyarakat di sekitar lereng untuk masuk ke gunung tertinggi di Jawa Barat itu benar-benar tertutup. Tak pelak ketika terjadi kebakaran di Gunung Ciremai beberapa waktu lalu, masyarakat di sekitar lereng gunung terkesan acuh tak acuh. Warga seolah enggan untuk membantu. Itu berbeda dengan dulu ketika ada zona pemanfaatan, di mana masyarakat bahu membahu memadamkan api. “Saya masih ingat, dulu ada zona yang disediakan Perhutani untuk dikelola masyarakat di sekitar lereng gunung. Banyak petani yang menanam palawija. Hubungan antara masyarakat dan Perhutani juga sangat bagus ketika itu. Tapi sekarang masyarakat sama sekali tidak diberi akses masuk ke gunung,” cerita anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan Udin Bahrudin. Karena itu politisi asal Desa/Kecamatan Pasawahan itu memaklumi sikap masyarakat di sekitar lereng Gunung Ciremai yang seperti enggan membantu memadamkan api ketika terjadi kebakaran. Dia menyarankan pihak TNGC mencari solusi baru untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Apalagi dalam kebakaran sekarang hampir mendekati permukiman penduduk Desa/Kecamatan Pasawahan. “Tidak ada salahnya jika pengelola TNGC mencari solusi dalam upaya penanganan kebakaran atau juga cara mengantisipasi terjadinya kebakaran di kawasan TNGC,” ujarnya. Sedangkan Bupati H Acep Purnama SH MH tegas-tegas menilai terbakarnya 1.310 hektare lahan hutan Ciremai, adalah bukti kegagalan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai dalam pengelolaannya. Untuk itu, dia berkeinginan mengambil alih pengelolaan lahan Gunung Ciremai oleh pemerintah daerah seperti dahulu. Acep mengatakan, kerugian yang diakibatkan kebakaran Ciremai kemarin sangat besar karena tidak hanya kehilangan begitu banyak pepohonan namun juga berdampak bagi kehidupan. Menurut bupati, semakin luasnya lahan lereng Ciremai yang gundul akibat kebakaran, dipastikan akan berdampak pada suhu udara Kabupaten Kuningan yang semakin panas dan mengurangi keindahan. \"Untuk solusinya, ke depannya harus ada cara bagaimana mengurus Ciremai dengan baik, penuh integritas dan tanggung jawab yang pasti. Hal ini bisa diwujudkan dengan cara menyerahkan kembali pengelolaannya kepada pemerintah daerah. Saya selaku bupati Kuningan siap menerima Ciremai untuk kami diolah. Saya sangat yakin Ciremai akan jauh lebih baik jika kami yang mengolah,\" tegas. Karena, kata Acep, Pemkab Kuningan punya keseriusan dan mempunyai rasa memiliki terhadap Gunung Ciremai sangat tinggi. Karena pihaknya sangat yakin keberadaan Gunung Ciremai merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan seperti penghasil air, udara sejuk dan lainnya termasuk pemandangan yang indah. \"Tetapi selama ini semua potensi tersebut tidak memberi dampak yang baik untuk kehidupan masyarakat kami sendiri. Dengan adanya TNGC, seolah kami dibuat tidak berdaya dan ini sangat saya sesalkan,\" ungkap Acep. Oleh karena itu, Acep menegaskan, dirinya akan berjuang menyampaikan persoalan-persoalan Ciremai yang muncul selama 10 tahun terakhir ini kepada Presiden RI Joko Widodo. Dia akan meminta kepada presiden agar mengembalikan pengelolaan kawasan Gunung Ciremai kepada pemerintah daerah seperti sebelumnya. \"Karena Pemerintah Kabupaten Kuningan punya kemampuan dan masyarakat yang setia, taat dan menyayangi wilayahnya. Seandainya kami diberi kewenangan, saya yakin bisa mengantisipasi kebakaran sejak awal. Yang kedua, dengan kejadian terbakarnya 1.300 hektare lebih lahan Ciremai maka dibutuhkan proses penanaman pohon yang sangat banyak. Jika dilibatkan maka kami bisa mengerahkan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan penanaman tanpa harus menunggu bantuan dari pihak luar,\" ketus Acep. (fik)