DPRD Pertanyakan Keseriusan Realisasi Wisata Mangrove

CIREBON-Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) serius dalam merealisasikan objek wisata mangrove yang ada di Kecamatan Mundu. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon R Cakra Suseno SH mengaku, belum lama ini pihaknya sudah melakukan kunjungan ke lokasi mangrove yang ada di Kecamatan Mundu. Hasilnya, lokasi tersebut sangat potensial jika diseriusi oleh pemda untuk dijadikan obyek wisata. Meski wacana itu sudah ada, tetapi sejauh ini belum ada keseriusan dari pihak eksekutif untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai wisata mangrove. Sehingga, meski sekarang lokasi itu dikelola oleh komunitas yang ada di masyarakat sekitar, kondisinya masih jauh dari layak untuk benar-benar dijadikan obyek wisata. “Mulai dari masalah sampah yang perlu diangkut, akses jalan yang perlu dibuka, dan lainnya. Perlu ada dorongan dari Pemda Kabupaten Cirebon agar mangrove di Mundu bisa dijadikan obyek wisata yang bisa mendatangkan wisatawan,” ujar Cakra kepada Radar Cirebon. Menurutnya, selama ini wisata mangrove belum banyak diketahui masyarakat karena belum ada dukungan dari pemerintah daerah setempat. Padahal, DPRD sangat mendukung untuk adanya wisata ini. Dia mengaku, untuk mendorong agar pihak eksekutif benar-benar serius mewujudkan lokasi tersebut sebagai wisata mangrove, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon pun belum lama ini melakukan rapat kerja dengan pihak-pihak terkait. Seperti, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislakan), Disbudparpora, Bapelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR Kabupaten Cirebon dan Kecamatan Mundu. \"Karena meskipun dalam hal ini leading sektornya Dislakan, tetapi kita ingin berembug, bersama-sama mewujudkannya,\" paparnya. Sebab kata dia, bukan hanya tanggung jawab Dislakan Kabupaten Cirebon untuk merealisasikan wisata mangrove di Mundu. Tetapi untuk membuka akses jalan harus ditangani DPUPR, masalah sampah DLH, untuk publikasi dan lainnya terkait wisata Disbudparpora, dan terkait pembangunannya Bapelitbangda. Lebih lanjut Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, pihaknya ingin mengubah pola pikir masyarakat Mundu khususnya yang notabe mayoritas nelayan. Artinya kata dia, penghasilan masyarakat pesisir tidak hanya dari hasil melaut saja. Tapi dari mangrove pun bisa untuk menambah penghasilan. “Meski adanya Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalam terdapat pengelolaan laut kewenangannya provinsi, namun kami akan berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat, karena lokasi mangrove tersebut berada di Kabupaten Cirebon dan memiliki potensi besar untuk dijadikan wisata,” pungkasnya. (sam)