Aktivis LGBT Jadi Buruan Aparat

DAR ES SALAAM - Ratusan aktivis LGBT di Tanzania, tepatnya di kota Dar es Salaam, dilaporkan bersembunyi dari kejaran otoritas setempat. Hal itu dilakukan setelah salah seorang pejabat senior kota tersebut mengumumkan pembentukan satuan tugas (satgas) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghukum kaum pencinta sesama jenis di kota tersebut. Paul Makonda, Kepala Administrasi Kota, mengatakan, dirinya telah mengumpulkan tim yang terdiri dari pejabat dan pihak kepolisian dalam intensifikasi diskriminasi anti-LGBT. Nantinya mereka akan mengerjar kaum gay, dan menghadapkan mereka pada hukuman penjara, Dalam sebuah wawancara yang dipublikasikan di YouTube, Makonda menyerukan kepada warga Tanzania agar dapat bersinergi, melaporkan siapa saja kaum gay di kota tersebut. Dalam wawancara itu, ia mengungkapkan setidaknya telah terdapat lebih dari 5.700 laporan dari masyarakat dan berhasil mengumpulkan lebih dari seratus nama. Seorang aktivis LGBT yang namanya dirahasiakan mengaku jika wacana pemburuan kaum gay, khususnya para aktivis, sebagai hal yang mengerikan dan telah memaksa mereka untuk bersembunyi. “Mereka merangsek ke rumah-rumah (kaum gay). Hal ini mengerikan, hanya akan membuat semuanya menjadi lebih buruk. (Gara-gara itu) banyak yang meninggalkan kota, melarikan diri mereka. (Satgas ini) menargetkan para aktivis, mengatakan jika kami mempromosikan homoseksualitas. Kami harus bersembunyi, ” kata sang aktivis, seperti dikutip The Guardian, Selasa (6/11). Sementara aktivis lain asal kota tersebut, khawatir situasi itu akan memberikan permasalahan tersendiri. \"Anda bisa bayangkan apa dampaknya terhadap mereka (kaum gay) dan para keluarganya,\" kata dia mempertanyakan. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Tanzania menyebutkan, kampanye Makonda tersebut hanya mewakili pandangan lokal. Bukan bagian dari pemikiran pemerintah secara menyeluruh. Kendati demikian, para pejabat di negara Afrika bagian timur itu, telah berulang kali mendukung serangkaian langkah-langkah homophobic sejak John Magufuli menjadi presiden pada tahun 2015 lalu. Melihat kasus itu, Joan Nyanyuki, Direktur Regional Amnesty International untuk Afrika Timur, Horn dan Great Lakes, berpendapat jika satgas ini nantinya, akan memicu kebencian di antara anggota masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa kaum LGBT di Tanzania, sudah terlebih dahulu menghadapi diskriminasi dan ancaman di tengah masyarakat. Jauh-jauh hari sebelum wacana tersebut bergulir. Sementara Michelle Bachelet, komisioner tinggi PBB untuk hak asasi manusia, mengatakan, jika dirinya takut keberadaan satgas ini dapat digunakan oleh orang-orang tertentu sebagai alasan untuk melakukan kekerasan, intimidasi, pelecehan dan diskriminasi terhadap mereka kaum LGBT. (ruf/fin)