Kemiskinan Jadi Perhatian Utama Karna-Tarsono

MAJALENGKA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka melalui Bupati Dr H Karna Sobahi dan Wakil Bupati Tarsono D Mardiana, segera mengaplikasikan janji kampanye dan program 100 hari kerja.  Untuk mempersiapkannya, bupati dan wakil bupati telah mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Bupati H Karna Sobahi menyebutkan, dalam program pemenuhan janji kampanye 100 hari kerja, pihaknya telah merancang sejumlah program prioritas yang akan dikerjakan bersama Wabup Tarsono yang didukung oleh seluruh OPD untuk menyukseskanya. Dijelaskannya, program pertama adalah pengentasan kemiskinan melalui program “renyah” singkatan dari program rantang kanyaah. Kedua, lanjutnya, penyediaan buku pelajaran bagi siswa SD dan SMP secara gratis. “Ketiga, pelayanan kesehatan gratis, berkualitas, dan tuntas. Keempat, pemberian insentif guru ngaji, guru diniyah, imam masjid, dan bantuan sarana keagamaan,” tuturnya. Kelima, kata mantan wabup dua periode ini, adalah program pelayanan KTP gratis secara mobile dengan penempatan petugas khusus layanan administasi kependudukan KK dan KTP, saru petugas setiap Kecamatan. Keenam, sebutnya, pelayanan perizinan secara mudah, cepat, dan transparan. Ketujuh, evaluasi besaran pajak bumi dan bangunan (PBB). “Untuk program kedelapan adalah peningkatan tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Majalengka. Dan kesembilan, program quick respons Raharja,” katanya. Bersama Tarsono, Karna Sobahi diyakini dapat lebih leluasa dalam menjalankan program janji kampanye 100 hari kerjanya pasca pelantikan. Ini lantaran posisi Karna sebelum dilantik menjadi bupati masa jabatan 2018-2023, juga menjabat sebagai bupati sisa masa jabatan 2013-2018. Sehingga, Karna Sobahi sempat meramu sendiri postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019. Bahkan, Karna juga menetapkan APBD 2019 bersama DPRD Kabupaten Majalengka. Sehingga, program-program yang telah dirancang dalam janji kampanye 100 hari kerjanya, dapat disesuaikan sebagianya ke dalam postur APBD tersebut.  Sehingga, pendanaan yang diperlukan oleh program 100 hari kerja tersebut dapat tertopang sebagianya oleh APBD. Apalagi, ketepatan waktu penetapan APBD 2019 oleh bupati dan DPRD dimungkinkan bakal menjadikan APBD Kabupaten Majalengka dapat langsung dieksekusi di awal Januari 2019. Selain itu, Karna-Tarsono juga mencoba mengaplikasikan pola pembangunan partisipatif yang melibatkan berbagai stakeholder di daerah termasuk sektor swasta dan profesional. (azs)