HARJAMUKTI - Keluhan soal Pajak Bumi dan Bangunan muncul dalam reses Drs Nasrudin Azis SH di RW 5 Tangkuban Perahu, kemarin. Dalam kesempatan itu, salah seorang warga mempertanyakan perihal perhitungan dan kategori PBB, sebab dianggap terjadi kesalahan pada sejumlah rumah di kawasan Perumnas. Salah satu warga, Hendra mengatakan, ada sejumlah rumah yang sudah di tingkat atau direnovasi, namun besaran pajak bumi dan bangunannya justru lebih rendah dari perumahan yang belum direnovasi sama sekali. Jelas hal ini mengundang tanya dan menimbulkan kecemburuan sosial di antara warga. “Dari rumah Perumnas, ada yang modelnya sudah diganti, dibikin tingkat, tapi justru PBB-nya lebih murah dari yang biasa. Jelas ini kan menjadi pertanyaan. Logikanya, justru seharusnya lebih besar,” tuturnya. Maka dari itu, dirinya berharap, melalui DPRD Kota Cirebon, aspirasinya itu bisa ditindaklanjuti. Sehingga, kata dia, pihak terkait dalam hal ini DPPKD bisa melakukan pengecekan dan mengambil tindakan. Terlebih, permasalahan seperti ini, sebenarnya menjadi potensi pajak yang tidak tergarap. “Ini juga kan termasuk potensi untuk pendapatan daerah, maka dari itu saya harap ada tindak lanut dari dinas terkait,” tukasnya. Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kota Cirebon yang juga Wakil Wali kota terpilih, Drs Nasrudin Azis SH mengatakan, permasalahan tersebut menjadi sebuah masukan baginya bila nanti sudah dilantik menjadi Wakil Wali kota Cirebon. Azis berjanji, permasalahan Perumnas termasuk PBB yang berbeda itu akan menjadi prioritasnya dalam 100 hari pertama nanti. “Perumnas juga menjadi prioritas dalam 100 hari pertama nanti, termasuk di dalamnya bagaimana terkait PBB-nya agar bisa adil dan tidak menimbulkan permasalahan,” tukasnya. (kmg)
Kategori :